Medialiterasi.id | Banda Aceh – Guru Besar Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Teuku Muhammad Jamil, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena bagi-bagi jabatan di lingkungan pemerintahan Indonesia dan Aceh.
Menurutnya, praktik pembagian jabatan yang berlangsung secara telanjang di hampir semua lembaga negara telah menggeser esensi jabatan publik sebagai amanah. Bahkan, fenomena tersebut juga merambah lingkungan universitas yang seharusnya menjadi penjaga moral dan akal sehat.
“Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan meritokrasi, bukan sebagai harta warisan atau rampasan perang,” tegas Prof. Jamil dalam artikel opininya yang diterima http://Medialiterasi.id.
Jabatan Bukan Kue Ulang Tahun
Prof. Jamil menilai para penguasa saat ini seakan kehilangan rasa malu. Jabatan strategis dibagikan layaknya kue ulang tahun untuk saudara kandung, ipar, dan kroni dekat kekuasaan.
Ia mempertanyakan, kapan penguasa memiliki waktu untuk membangun kesejahteraan rakyat jika hari-hari disibukkan dengan pergantian pejabat, pembagian kursi, dan upaya menyenangkan kolega, sahabat, serta tim sukses pemenangan.
“Hai para penguasa negeri dan daerah, kapan kalian punya waktu untuk membangun kesejahteraan rakyat yang lagi melarat, jika sibuk membagi-bagi jabatan?” tulisnya.
Menurutnya, pemimpin diingatkan untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat daripada sekadar membalas budi kepada tim sukses politik. Praktik koncoisme dan nepotisme dalam birokrasi berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat program pemerintah.
Mandat Rakyat vs Tim Sukses
Dalam refleksinya, Prof. Jamil mengingatkan bahwa kekuasaan diperoleh melalui suara rakyat. Rakyatlah yang memberikan mandat, sementara tim sukses hanyalah bagian dari perjuangan politik untuk memenangkan kontestasi.
“Lantas, mengapa setelah kemenangan diraih, perhatian kepada rakyat seolah harus berbagi tempat dengan kepentingan orang-orang di sekitar lingkaran kekuasaan?” tanyanya.
Ia menegaskan, tim sukses juga hanya memiliki satu suara, sebagaimana jutaan rakyat lainnya. Namun anehnya, satu suara rakyat begitu berharga ketika pemilu, tetapi setelah kemenangan diperoleh, nasib pemilik suara itu justru tidak menjadi prioritas.
“Apakah demokrasi hanya membutuhkan rakyat ketika kekuasaan hendak direbut, lalu membiarkan mereka menunggu ketika kekuasaan sudah dalam genggaman?”
Refleksi Moral dan Etika Politik
Prof. Jamil menegaskan, kritik ini bukan lahir dari kebencian terhadap pemimpin, melainkan refleksi intelektual dan kegelisahan moral terhadap praktik kekuasaan yang menjauh dari tujuan utamanya: mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat.
Sebab, kekuasaan yang baik tidak diukur dari banyaknya orang yang berhasil ditempatkan pada jabatan strategis, tetapi dari banyaknya persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
“Di lapangan kondisi rakyat sedang dililit kemiskinan, kebodohan, penyakitan. Jangan sampai penguasa semakin sibuk membagikan kursi, sementara rakyat semakin sibuk mencari sesuap nasi,” ujarnya.
Ia menutup dengan prinsip mendasar etika politik: jabatan publik bukan harta warisan yang bebas dibagikan kepada keluarga dan sahabat. Jabatan adalah amanah rakyat yang harus diisi oleh orang-orang berkompeten, berintegritas, dan memiliki rekam jejak jelas.
Penulis: Prof. Teuku Muhammad Jamil (Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Besar Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana USK, Banda Aceh)
Editor: Ayahdidien
