Medialiterasi.id | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mencairkan bantuan senilai total *Rp435.327.550.000* untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan yang telah lama dinanti penyintas ini mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan dana tersebut telah cair dan siap disalurkan kepada penerima yang berhak.
“Hari ini bantuan jaminan hidup dan isi hunian untuk enam kabupaten/kota di Sumatra sudah cair. Totalnya Rp435,3 miliar dan siap disalurkan melalui PT Pos kepada masyarakat yang berhak menerima,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Minggu (20/9/2026) seperti dikutip IDX Channel.
Lalu, uang ratusan miliar itu untuk apa saja?
Rincian: Rp322 Miliar untuk Isi Hunian, Rp112 Miliar untuk Jadup
Dari total Rp435,32 miliar, rinciannya dibagi menjadi dua komponen utama:
1. Rp322,827 Miliar untuk Bantuan Isi Hunian, diperuntukkan bagi 107.609 Kepala Keluarga (KK). Jika dihitung, setiap KK menerima Rp3 juta untuk mengisi kembali perabot rumah tangga yang hilang diterjang banjir.
2. Rp112,5 Miliar untuk Jaminan Hidup (Jadup), bagi 83.333 jiwa. Jadup ini diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari, untuk kebutuhan makan dan dasar selama masa pemulihan.
Bantuan ini disalurkan untuk enam daerah: Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Aceh Utara Alokasi Terbesar: Rp328,45 Miliar
Dari enam daerah tersebut, Kabupaten Aceh Utara menjadi penerima terbesar.
Berdasarkan data Kemensos, Aceh Utara mendapat alokasi Rp328,456 Miliar, dengan rincian bantuan isi hunian bagi 101.900 KK sebesar Rp305,7 miliar dan Jadup bagi 16.857 jiwa sebesar Rp22,756 miliar.
Disusul Tapanuli Tengah Rp72,977 miliar, Kota Langsa Rp32,674 miliar, Lima Puluh Kota Rp553,15 juta, Nagan Raya Rp398,7 juta, dan Tapanuli Utara Rp267,45 juta.
Besarnya alokasi untuk Aceh Utara berbanding lurus dengan tingkat kerusakan terparah saat banjir bandang November 2025 lalu, di mana ribuan rumah hilang dan sawah tertimbun lumpur.
Pertanyaan Kritis: Apakah Benar-Benar Sampai?
Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi sejauh mana bantuan itu benar-benar sampai dan dirasakan utuh oleh warga yang membutuhkan.
Di Aceh Utara, muncul polemik baru. Kadinsos Aceh Utara, Fakhrurradhi, harus mengeluarkan penegasan keras pada 15-16 Oktober 2026.
“Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia langsung kepada penerima. Karena itu, tidak boleh ada pengutipan bantuan hingga ke tingkat desa dengan alasan apa pun,” tegas Fakhrurradhi.
Penegasan itu muncul setelah adanya dugaan pengutipan Rp500 ribu per KK dari penerima bantuan isi hunian di Gampong Cebrek, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Dengan 87 KK penerima, dugaan pungutan itu diperkirakan mencapai Rp43,5 juta. Geuchik setempat mengakui ada pengumpulan untuk membantu warga yang belum cair, namun kemudian meralat bahwa itu bukan pungutan wajib melainkan keikhlasan.
Kadinsos menegaskan, gotong royong tidak boleh dijadikan alasan memotong hak penerima. “Jangan ada alasan kita bagikan kepada yang belum keluar bantuan, nanti dikembalikan. Itu tidak boleh. Semua yang didata, insyaallah akan keluar. Harap bersabar,” katanya.
Di sisi lain, warga Aceh Timur justru menggigit jari karena tidak masuk dalam daftar 6 daerah penerima, meski juga terdampak parah. Hal ini memicu protes dari kelompok Pejuang Banjir Aceh Timur.
Tidak Hanya Rp435 Miliar: Ada BLT Rp8 Juta per KK
Perlu diketahui, bantuan Rp435 miliar ini berbeda dengan paket BLT pengungsi yang dijanjikan pemerintah sebelumnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Desember 2025 menjelaskan, setiap keluarga pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan mendapat minimal Rp8 juta per KK dengan rincian Rp3 juta isian rumah dan Rp5 juta pemulihan ekonomi, di luar beras 10 kg, uang lauk pauk Rp300-450 ribu per bulan, dan uang tunggu hunian Rp600 ribu.
Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan lebih dari Rp528 miliar untuk perbaikan 25.076 rumah rusak dan Rp236,5 miliar untuk Jadup 175.211 jiwa di 37 kabupaten/kota.
Namun data di lapangan menunjukkan pemulihan belum merata. Di Gampong Gunci, Aceh Utara, misalnya, 86 KK masih menanti pembangunan Huntap, dan pemulihan lahan pertanian baru 20 persen. Warga yang kehilangan lahan terpaksa menjadi buruh serabutan.
Lalu Mana yang Paling Penting?
Setelah bencana, perdebatan mengemuka di kalangan penyintas: mana yang paling mendesak?
Apakah bantuan tunai (Jadup & isi hunian) untuk bertahan hidup hari ini, kepastian hunian tetap (Huntap) agar tidak lagi tinggal di tenda, atau pemulihan ekonomi berupa normalisasi sawah, bendungan, dan modal usaha?
Menurut Seskab Teddy, semua harus berjalan paralel. “Setelah dananya cair, yang paling penting adalah memastikan bantuan segera sampai kepada penerima dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah meminta masyarakat melapor jika menemukan pungutan liar melalui PT Pos atau perangkat desa. Transparansi menjadi kunci agar Rp435,32 miliar ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tapi menjadi selimut, piring, dan beras yang benar-benar ada di dapur penyintas.
Bagaimana menurut Anda, pembaca Medialiterasi.id? Setelah bencana, mana yang paling penting: Bantuan Tunai, Kepastian Rumah, atau Pemulihan Ekonomi? Tulis di kolom komentar.
Penulis: Ayahdidien
Sumber Data: Kemensos RI, PT Pos Indonesia, Dinsos Aceh Utara
