MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Polemik penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memunculkan kegaduhan di masyarakat. Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Mualem – DekFadh menyoroti kegagalan Pemerintah Aceh dalam mengelola komunikasi publik, yang dinilai memicu kebingungan dan keresahan warga.
Juru Bicara Sekber, Mustafaruddin atau Nyak Din, mengatakan masyarakat kerap salah memahami kebijakan JKA. Banyak warga mengira program ini dihentikan, padahal pemerintah sedang melakukan penyesuaian skema untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar miskomunikasi, tetapi kegagalan membangun kejelasan narasi. Akibatnya, publik panik dan merasa kehilangan jaminan dasar mereka,” ujar Nyak Din.
Nyak Din juga menyoroti peran Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan informasi kebijakan. Informasi yang disampaikan parsial dan tidak konsisten, sehingga ruang publik dipenuhi narasi multitafsir.
Sekber menekankan bahwa komunikasi yang buruk dapat berdampak pada kelompok masyarakat rentan yang sangat bergantung pada JKA. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kepanikan dan memengaruhi keputusan warga untuk berobat.
“Di Aceh, JKA sudah menjadi simbol kehadiran negara. Ketika informasi tidak jelas, yang muncul adalah ketakutan: apakah mereka masih dijamin atau tidak,” jelas Nyak Din.
Sekber memperingatkan bahwa kegaduhan ini bisa merusak citra pemerintah daerah dan legitimasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Nyak Din menyatakan, efektivitas komunikasi publik tidak diukur dari jumlah rilis, melainkan sejauh mana masyarakat memahami substansi kebijakan.
“Lemahnya tata kelola komunikasi publik ini mempertaruhkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat,” tegasnya.
Untuk meredam keresahan publik, Sekber mendesak Pemerintah Aceh melakukan sosialisasi masif dan terstruktur hingga ke tingkat desa. Dinas terkait diminta aktif memberikan informasi yang konsisten agar tidak terjadi perbedaan tafsir.
Nyak Din menegaskan bahwa penyesuaian JKA merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program. Namun, tanpa komunikasi yang transparan dan humanis, kebijakan yang baik bisa dipersepsikan negatif oleh masyarakat. (EQ)
