MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Pelaksanaan proyek pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, mendapat sorotan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian dengan spesifikasi pekerjaan. Temuan tersebut disampaikan oleh tim Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabanjir Aceh berdasarkan hasil pemantauan lapangan.
Dalam pantauan tersebut, sejumlah unit huntara ditemukan memiliki kondisi lantai retak, tidak rata, dan miring. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait aspek kenyamanan dan keselamatan bagi warga calon penerima bantuan.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 juta untuk setiap unit huntara. Program hunian insitu ini dirancang agar korban bencana dapat kembali menempati lokasi asal tanpa harus direlokasi. Namun, hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian unit diduga belum dibangun sesuai standar teknis yang ditetapkan.
Tim Aliansi Pers menilai dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan hak korban bencana untuk memperoleh hunian yang layak. Mereka juga mempertanyakan mekanisme pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
Salah seorang calon penerima bantuan, Zulkifli, mengaku kecewa dengan kondisi bangunan yang akan diterimanya.
“Lantai rumah tidak rata dan sebagian terlihat miring. Padahal pengerjaannya hampir selesai, tetapi belum ada perbaikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak pelaksana proyek, CV Putra Mandiri Perkasa (PMP), melalui Samsudin, menyatakan siap menindaklanjuti laporan dari warga. Ia mengatakan bahwa apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, pihak penerima dapat melaporkannya untuk dilakukan perbaikan.
Sementara itu, Kepala Desa Seuneubok Saboh, Muktar, membenarkan adanya laporan dari sejumlah warga terkait kondisi bangunan huntara. Namun, ia menyebutkan bahwa laporan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Laporan memang masuk ke saya, tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya. Harapan saya, pembangunan huntara di desa ini dikerjakan sesuai spesifikasi program pemerintah untuk korban rumah rusak berat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi teknis terkait di Kabupaten Aceh Timur mengenai hasil pengawasan maupun langkah tindak lanjut atas temuan tersebut. (EQ)
