MEDIALITERASI.ID | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara Ismail Jalil mengeluhkan wilayahnya tidak pernah dikunjungi Presiden Prabowo Subianto saat peninjauan banjir bandang di Pulau Sumatra. Keluhan tersebut disampaikan Ismail dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (31/12/2025).
Ismail mempertanyakan perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh Utara yang menurutnya mengalami dampak banjir bandang dan tanah longsor sangat parah. Ia menyebut sebagian besar kecamatan di daerahnya porak-poranda akibat bencana tersebut.
“Mungkin di Aceh Utara selama ini Pak Presiden selalu ke Aceh Tamiang, Takengon di Aceh Tengah, dan juga hadir di Pidie Jaya. Termasuk Wakil Presiden. Tapi di Aceh Utara, ke mana saya rasa. Apa (Presiden) enggak tahu ada banjir?” ujar Ismail dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, kondisi Aceh Utara tidak banyak diketahui publik karena terputusnya jaringan listrik dan internet di sejumlah wilayah terdampak. Dalam rapat itu, Ismail bahkan menangis dan memohon bantuan helikopter untuk mempercepat distribusi logistik ke daerah yang terisolasi.
“Kami hanya bisa melihat bagaimana rumah hanyut, sarana ibadah hanyut, dan manusia hanyut dibawa arus. Kami hanya bisa melihat dari atap-atap rumah,” katanya.
Ismail menilai dampak banjir bandang dan longsor kali ini lebih parah dibandingkan bencana tsunami Aceh. Ia menduga minimnya kehadiran pemerintah pusat disebabkan Aceh Utara tidak menjadi sorotan publik akibat keterbatasan akses komunikasi.
“Tapi pusat sepertinya tutup mata. Karena tidak ada sinyal handphone dan listrik mati, maka tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 22 desa di Pulau Sumatra hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor. Dari jumlah tersebut, 13 desa berada di Provinsi Aceh, delapan desa di Provinsi Sumatera Utara, dan satu desa di Provinsi Sumatera Barat.
“Data kami menunjukkan ada total 22 desa yang hilang. Di Aceh ada 13 desa tersapu, di Sumatera Utara delapan desa, dan di Sumatera Barat satu desa,” kata Tito.
Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi mengalami kerusakan, sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan. Dari jumlah tersebut, 1.455 desa berada di Aceh, termasuk lebih dari 800 desa di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
“Paling banyak kerusakan terjadi di Aceh Utara, lebih dari 800 desa, disusul Aceh Tamiang,” ujar Tito. (EQ)
