Oleh: M. Nur, S.H.
Direktur Forum Bangun Investasi Aceh
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi ujian serius bagi kehadiran dan kewibawaan negara. Dalam situasi darurat, masyarakat tidak hanya menuntut bantuan cepat, tetapi juga kepastian pemulihan yang berkelanjutan. Negara dituntut hadir secara nyata, terukur, dan konsisten agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Sejak awal bencana, negara telah menunjukkan kehadirannya melalui berbagai langkah konkret. Sejumlah kementerian dan lembaga bergerak cepat memberikan bantuan dan memulihkan layanan dasar.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyalurkan bantuan biaya hidup senilai Rp17 miliar kepada mahasiswa dan dosen terdampak. Bantuan ini menjangkau 15.833 mahasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), 3.100 mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta 554 dosen. Mahasiswa menerima bantuan sebesar Rp1.250.000 per bulan selama tiga bulan, sementara dosen memperoleh Rp4.500.000 per bulan selama dua bulan.
Di sektor infrastruktur dasar, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemulihan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Di Aceh Tamiang, pembangunan tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tengah diproses dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Selain itu, sebanyak 334 unit sarana sanitasi sementara telah disalurkan, didukung pengerahan 1.130 personel dan 872 unit alat berat di tiga provinsi terdampak. Untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat, Kementerian PU juga mencatat kebutuhan sekitar 69 jembatan Bailey.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memulai pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang. Pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit rumah ditargetkan terbangun, dengan realisasi awal meliputi 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 200 unit di Kota Sibolga, dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara.
Di sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa hingga 18 Desember 2025, sebanyak 274.419 dari 274.564 pelanggan terdampak di Sumatera Barat telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).
Selain itu, pengerahan TNI dan Polri sejak hari-hari awal bencana berperan penting dalam membuka akses distribusi bantuan, membersihkan wilayah terdampak, serta mendukung kerja-kerja teknis kementerian terkait. Fakta ini menunjukkan bahwa negara memang hadir dalam penanggulangan bencana di Sumatera.
Namun demikian, hampir satu bulan pascabencana, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemulihan masih membutuhkan kerja ekstra. Kehadiran negara, meski nyata, belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh masyarakat terdampak.
Masyarakat menginginkan penyelesaian yang cepat dan menyeluruh, terutama terkait penyediaan perumahan layak, pemulihan lahan pertanian agar kembali produktif, pembangunan dan perbaikan akses jalan, serta jaminan keberlanjutan ekonomi bagi warga. Jika aspek-aspek ini tidak segera ditangani, risiko kehilangan mata pencaharian akan semakin besar.
Penanganan bencana tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Negara harus bekerja penuh dan berkelanjutan, termasuk berani mengevaluasi kebijakan struktural yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah mempertimbangkan pencabutan sejumlah konsesi perkebunan kelapa sawit di wilayah rawan bencana seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, dan Bener Meriah, yang mengalami tingkat kerusakan hutan dan lahan cukup parah.
Pemulihan ekonomi menjadi kunci agar masyarakat tidak terperosok dalam kemiskinan baru pascabencana. Lahan pertanian yang rusak, infrastruktur yang lumpuh, serta terbatasnya akses ekonomi berpotensi melahirkan persoalan sosial yang lebih kompleks jika tidak segera diatasi.
Meski penetapan status bencana nasional tidak lagi menjadi perdebatan, negara tetap harus menunjukkan kewibawaannya melalui optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan penuh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga peran negara secara menyeluruh menjadi sangat menentukan.
Anggapan bahwa negara tidak bekerja sepenuhnya adalah keliru. Kehadiran kepala daerah, TNI, dan Polri di lapangan, serta kerja ribuan personel siang dan malam, patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menghentikan evaluasi.
Pemerintah perlu menghindari sikap reaktif terhadap kritik publik. Negara harus terus bekerja, menyampaikan progres penanganan bencana secara terbuka, dan memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten. Transparansi informasi menjadi kunci agar masyarakat merasa dilibatkan dan percaya bahwa pemulihan benar-benar berjalan.
Penanganan bencana di Sumatera merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya. Kehadiran negara tidak cukup hanya ditunjukkan melalui respons darurat, tetapi harus diwujudkan dalam pemulihan jangka panjang yang adil, cepat, dan berkelanjutan. Dengan kerja yang konsisten, transparan, dan berpihak pada masyarakat terdampak, negara tidak hanya memulihkan kehidupan warga, tetapi juga mengembalikan kewibawaan bangsa di mata rakyatnya.
Banda Aceh, Kamis 25 Desember 2025.
