MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Pernyataan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian terkait bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban banjir di Aceh menuai sorotan dan kritik dari Malaysia. Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, menyampaikan teguran terbuka melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial pada Jumat (19/12/2025).
Dalam video tersebut, Rais Yatim menilai pernyataan Tito yang menyebut bantuan medis dari Malaysia senilai sekitar US$60.000 atau kurang dari Rp1 miliar sebagai “tidak seberapa” dinilai tidak mencerminkan etika diplomasi dan kepekaan kemanusiaan antarnegara.
“Reaksi pejabat negara tetangga yang menyatakan donasi itu kecil adalah tidak sopan,” ujar Rais Yatim.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak seharusnya diukur dari besar kecilnya nominal, melainkan dari niat baik dan solidaritas yang menyertainya.
Polemik ini bermula dari pernyataan Tito Karnavian dalam siniar Suara Lokal Mengglobal yang tayang di YouTube pada Sabtu (13/12/2025).
Dalam perbincangan tersebut, Tito membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan kemampuan anggaran Indonesia yang jauh lebih besar. Pernyataan itu kemudian ditafsirkan sebagian publik sebagai sikap meremehkan bantuan negara tetangga.
Rais Yatim menilai pernyataan tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat Malaysia dan merusak semangat persaudaraan serumpun.
Ia mengingatkan bahwa dalam tradisi Asia dan budaya Melayu, sekecil apa pun bantuan tetap patut disambut dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih.
Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan gaya diplomasi Presiden RI ke-2 Soeharto, yang menurutnya selalu menyambut bantuan luar negeri dengan sikap rendah hati.
“Mengucapkan terima kasih tidak pernah merendahkan martabat sebuah bangsa,” kata Rais.
Sementara itu, seorang menteri Malaysia dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini dibangun atas dasar persaudaraan, saling menghormati, dan kerja sama strategis di berbagai bidang. Pemerintah Malaysia menilai komunikasi yang beretika dan saling menghargai merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral, khususnya di kawasan ASEAN.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Malaysia untuk terus memperkuat kerja sama regional, seraya mengingatkan bahwa dinamika hubungan antarnegara sangat dipengaruhi oleh sikap dan pernyataan para pejabat publik.
Polemik ini juga ikut ditanggapi oleh pengamat komunikasi politik Amir Hamzah, ia menekankan pentingnya keteladanan pejabat negara dalam bertutur kata dan bersikap di ruang publik.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi, setiap pernyataan pejabat negara dapat dengan cepat menyebar dan dikonsumsi publik lintas negara, sehingga berpotensi berdampak pada citra dan hubungan diplomatik Indonesia.
“Pejabat negara harus sadar bahwa setiap ucapannya direkam sejarah dan dinilai oleh publik internasional. Adab, etika, dan kebijaksanaan adalah syarat mutlak,” ujar Amir.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa stabilitas politik dalam negeri serta hubungan baik dengan negara-negara sahabat merupakan modal penting untuk menjalankan agenda besar pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi, penguatan keamanan regional, hingga pengukuhan posisi strategis Indonesia di kawasan ASEAN.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun dari Istana Kepresidenan terkait kritik dan desakan evaluasi tersebut. Polemik ini pun kembali mengingatkan publik akan pentingnya kehati-hatian pejabat negara dalam menjaga marwah diplomasi serta kehormatan Republik Indonesia di mata dunia. (EQ)
