Oleh :
Assoc. Prof. Dr. T.M. Jamil, M. Si
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh
BANGSA INI sepertinya tidak pernah kehabisan energi. Sumber daya yang baru saja terkuras oleh pandemi, kini dikuras lagi untuk kepentingan nafsu dan syahwat politik, memenangkan pemilu yang masih sisa waktu satu tahun lagi. Syahwat dan nafsu politik paling kuat saat ini adalah pencalonan calon presiden 2024.
Partai politik, ormas dan usaha-usaha yang mempunyai kepentingan, sukarelawan serta diri pribadi yang dicalonkan mulai kasak-kusuk menggunakan mesin dan sumber daya mereka melakukan kampanye secara terbuka maupun terselubung, menggunakan media sosial, media luar ruang, lembaga pooling, dan influencer untuk mempengaruhi opini masyarakat.
Pada saat bersamaan masyarakat-pun tertarik dengan isu calon presiden 2024 yang memiliki human interest tinggi ketimbang soal peta kekuatan partai politik, presiden tiga periode, presidential threshold, jadwal penyelenggaraan pemilu, hingga tata cara penyelenggaraannya.
Antusiasme masyarakat terhadap siapa yang akan menjadi calon presiden 2024 didasari pada realitas politik bahwa sesuai dengan UUD, jika tidak ada amandemen, jabatan presiden dibatasi hanya dua periode. Oleh karena itu, Joko Widodo harus turun, berakhir dan digantikan presiden baru.
Ketertarikan masyarakat berikutnya adalah pada harapan apa yang bisa dititipkan kepada presiden baru untuk pembangunan Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo masih akan menjabat sekitar satu tahun lagi, sudah dapat ditebak kemana Indonesia dibawa; Infrastruktur di mana-mana, utang menumpuk, pajak naik, pemberantasan korupsi melemah. Juga diperkirakan tidak akan ada gebrakan baru.
Tidak dapat dipungkiri pembangunan fisik terlihat di mana-mana berupa infrastruktur yang begitu masif dibangun, meski itu hasil pinjaman dan utang luar negeri. Bandar udara baru bermunculan. Jalan bertambah panjang. Jalur kereta makin beragam. Pasokan air untuk irigasi bertambah dari bendungan anyar, meski itu hanya di pulau jawa dan Kapal berlabuh di dermaga-dermaga baru.
Semua hasil pembangunan infrastruktur tersebut tidak disangsikan sebagai capaian positif. Harapan kepada presiden baru nanti tidak akan muluk-muluk untuk masalah yang satu ini. Presiden baru tinggal melanjutkan atau juga membatalkan …. Tak ada hukum yang melarang atau bisa menyalahkannya. Bukankah setiap Calon Presiden memiliki Visi dan Misinya masing-masing?. Maka jangan pernah paksakan kehendak dari Presiden sebelumnya kepada Presiden Baru untuk melanjutkan programnya. Negara ini milik rakyat, dan bukan milik penguasa atau pejabat. Camkanlah itu!
Di tengah capaian positif tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan blunder dengan menerima usulan revisi UU KPK yang membuat upaya pemberantasan korupsi melemah. Perubahan pasal di dalam UU tersebut mengebiri lembaga antirasuah itu. Ditambah lagi dengan pemberhentian sejumlah pegawai KPK yang memiliki reputasi dan integritas tinggi, membuat upaya pemberantasan korupsi kehilangan greget. Belum lagi sikap dan tingkahnya yang aneh dalam dinamika politik bangsa. Sampai-sampai mau jadi pula sebagai “timses” dari calon presiden baru. Sungguh keterlaluan ….
Jika ada presiden baru, ada ruh baru dalam pemberantasan korupsi, begitulah kira-kira masyarakat sedang berharap. Ia harus menjadi aganda utama pemerintahan yang baru nanti. Praktik korupsi di Tanah Air ini sudah terbukti mengganggu rencana pembangunan jangka panjang, sehingga harus ditangani dengan serius.
Korupsi tidak membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Koruptor meraup sumber daya sebanyak mungkin dalam waktu singkat untuk memperkuat cengkeraman politik, sekaligus memperbanyak logistik.
Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia turun tiga poin dari 40/100 di 2019 ke 37/100 di 2020, menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Global Competitiveness Index yang disusun Word Economic Forum pada 2017 juga mencatat hal yang mirip bahwa korupsi menjadi hambatan utama dalam berbisnis di Indonesia. Penurunan CPI kemungkinan besar akan memengaruhi perkembangan investasi dan ekonomi Indonesia.
Sekalipun mengetahui mengenai bahaya korupsi, belum tentu presiden baru akan menangani masalah ini dengan serius, tergantung siapa orangnya. Pemberantasan korupsi hanya akan menjadi janji-janji dalam kampanye, jika yang bersangkutan tidak memiliki integritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Lebih bahaya lagi jika mereka disebut-sebut melakukan praktek bisnis yang merugikan negara.
Sebelum dibutakan oleh kampanye masif tim sukses calon presiden 2024, masyarakat harus dibuat melek siapa saja yang dicalonkan menjadi calon presiden tersebut. Silakan Buka rekam jejak mereka sehingga masyarakat tidak seperti memilih kucing dalam karung. Rasanya terlalu informasi dan jejak digital yang bisa diakses di zaman teknologi ini. Jangan sampai menyesal nanti ketika pilihannya salah.
Belum lama ini ada laporan bertajuk Pandora Papers, sebuah dokumen yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Dua pejabat yang tercantum dalam dokumen tersebut (semoga informasi ini tidak benar). Siapa mereka? Silakan cari informasi sendiri agar bangsa ini lebih cerdas.
Pendirian perusahaan cangkang di negara bebas pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Namun praktik usaha seperti ini dapat dipakai untuk menghindari pungutan pajak dalam bisnis yang legal, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak satu negara. Tidak hanya mereka yang disebut-sebut di dalam laporan Pandora Papers yang harus diwaspadai. Masyarakat juga harus kritis terhadap calon presiden lain dengan memperhatikan rekam jejak mereka. Jangan sampai memilih calon presiden dalam karung atau orang yang terindikasi koruptor meski tidak pernah diperiksa dan dijadikan tersangka. Oleh karena itu, berpikirlah dan serta untuk memilah, sebelum menentukan pilihan, agar keputusannya membawa berkah untuk bangsa dan negara ini tercinta. In Sya Allah, Aamiin…
Banda Aceh, 07 Juni 2023
