MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mematangkan langkah strategis untuk mengawal perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya melalui rapat koordinasi bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR), H. Arsyad Kasmar, di Sekretariat BPP DOB Luwu Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, Sekretaris BPP DOB Imran Nating, serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan digelar untuk menyampaikan perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sekaligus menyusun langkah strategis lanjutan.
Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari mekanisme koordinasi organisasi setelah tim menyelesaikan rangkaian konsolidasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di kawasan Tana Luwu.
“Rapat ini kami laksanakan dalam rangka berkoordinasi dengan Ketua Umum KKLR sekaligus melaporkan progres kegiatan BPP. Kami juga memaparkan rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan dalam mengawal upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah,” ujarnya.
Menurut Darwis, pembahasan berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai strategi yang akan menjadi pedoman perjuangan BPP DOB ke depan.
“Alhamdulillah, dalam rapat tersebut disepakati beberapa strategi ke depan. Insya Allah seluruh agenda yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Darwis menjelaskan, materi yang berkaitan dengan strategi lanjutan belum dapat dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari pembahasan internal organisasi. Meski demikian, ia memastikan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat akan menjadi pedoman dalam mengawal tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Beberapa hal yang menjadi pembahasan internal belum dapat kami sampaikan kepada publik. Namun, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini diarahkan untuk memperkuat upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPP DOB Provinsi Luwu Raya akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah dapat dipenuhi secara optimal. Menurutnya, dukungan masyarakat dan seluruh elemen di Tana Luwu tetap menjadi modal utama dalam mengawal perjuangan tersebut.
Ia pun mengajak seluruh Wija to Luwu untuk terus memberikan dukungan moral dan doa agar cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat terwujud.
“Kami mengharapkan dukungan dan doa seluruh masyarakat Luwu Raya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadi kenyataan,” ucapnya.
Pertemuan di Jakarta merupakan kelanjutan dari rangkaian konsolidasi yang telah dilakukan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, tim pemekaran telah melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, serta Datu Luwu di Istana Kedatuan Luwu.
Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan politik, membangun kesamaan persepsi, serta menyelesaikan berbagai dokumen administratif yang diperlukan dalam proses pembentukan daerah otonom baru.
Sebelumnya, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan agenda bersama seluruh masyarakat Tana Luwu sehingga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, BPP DOB tetap memperkuat konsolidasi dengan memfokuskan upaya pada penyempurnaan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah. Langkah tersebut meliputi penguatan dukungan pemerintah daerah, penyelesaian dokumen administratif, serta komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
BPP DOB Provinsi Luwu Raya merupakan tim kerja yang dibentuk oleh BPP KKLR bersama Kedatuan Luwu untuk mengoordinasikan seluruh tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu paket kebijakan pemekaran. Badan pekerja tersebut menjadi wadah konsolidasi lintas elemen agar perjuangan berlangsung secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AT)
