MEDIALITERASI.ID | ACEH TAMIANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci penyaluran bantuan pemerintah kepada warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat mengikuti rapat sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), usai peninjauan rumah hunian Danantara oleh Presiden.
“Berkaitan dengan masalah hunian, kuncinya adalah kecepatan data. Ada tiga kategori kerusakan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan berdasarkan kategori kerusakan hunian. Untuk hunian rusak ringan, bantuan diberikan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara hunian rusak berat dan hilang akan ditangani melalui pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).
Ia menegaskan, percepatan pendataan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Data dari masyarakat terdampak dikompilasi oleh bupati dan wali kota, dikoordinasikan oleh gubernur, kemudian dilaporkan kepada BNPB dan kementerian terkait.
“Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah melaporkan datanya dengan cepat. Namun dari Aceh, kami mohon bisa lebih dipercepat lagi, agar tidak muncul anggapan pemerintah lambat, padahal pemerintah menunggu data,” tegasnya.
Tito juga menyoroti kendala pendataan yang ditemuinya saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Utara, yakni hilangnya data kependudukan warga akibat bencana. Kondisi tersebut menyulitkan proses verifikasi penerima bantuan. Karena itu, ia mendorong agar keuchik dilibatkan secara aktif dalam pendataan awal di tingkat desa.
Menurutnya, data dari keuchik dapat dilaporkan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama unsur kepolisian dan kejaksaan setempat, tanpa harus menunggu pendataan selesai sepenuhnya.
“Pendataan ini tidak harus menunggu lengkap. Bisa bergelombang. Data masuk, diverifikasi, lalu diserahkan ke BNPB. Selanjutnya BNPB akan berbagi data dengan Kementerian Sosial untuk segera dibayarkan,” jelasnya.
Sebagai contoh, Mendagri menyebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berhasil mempercepat pemulihan pascabencana berkat pendataan yang cepat. Setelah data dilaporkan, bantuan segera disalurkan sehingga warga dapat meninggalkan lokasi pengungsian secara bertahap.
“Ini bukti bahwa data adalah kunci. Untuk itu saya mohon, khususnya di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta 18 bupati di daerah terdampak, agar data ini secepat mungkin dapat dilaporkan,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (EQ)
