Kopertais V Aceh Gelar Rapat Pedoman Penilaian BKD di Kampus Paya Lipah

Thank's Very Much for Supported Medialiterasi.id

Pemerintah Belanda akhirnya mengakui dan meminta maaf atas perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap ribuan tentara Maluku yang pernah bertugas di pasukan kolonial Belanda, yaitu Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Sebelum Indonesia merdeka, banyak orang Maluku menjadi tentara KNIL dan bertugas membantu pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka Belanda membawa sekitar 12.500 tentara Maluku beserta keluarganya ke Belanda pada tahun 1951. Mereka diberi kesan bahwa kepindahan itu hanya sementara sampai situasi politik membaik. Sesampainya di Belanda, para tentara tersebut justru diberhentikan dari dinas militer. Mereka kehilangan pekerjaan, dilarang bekerja dalam beberapa periode, dan ditempatkan di kamp-kamp penampungan sementara, termasuk kamp bekas perang Westerbork. Banyak keluarga eks tentara KNIL Maluku merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dan ditinggalkan setelah sebelumnya setia kepada Belanda. Permintaan maaf resmi Pemerintahan Belanda disampaikan Pada 21 Juni 2026, melalui Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten. Ia menyebut perlakuan pemerintah saat itu sebagai tindakan yang "kejam dan tidak terhormat". Permintaan maaf tersebut disampaikan saat peresmian monumen nasional di Rotterdam. Permintaan maaf ini merupakan pengakuan bahwa pemerintah Belanda telah memperlakukan para mantan tentara Maluku dan keluarganya secara tidak adil setelah mereka membantu Belanda pada masa kolonial. Langkah tersebut juga merupakan upaya rekonsiliasi dan penghormatan terhadap komunitas Maluku di Belanda yang selama puluhan tahun menuntut pengakuan atas penderitaan mereka.

Fachrul Razi Tolak Draf Revisi UUPA, Sebut Berpotensi Pangkas Kewenangan Otonomi Khusus Aceh BANDA ACEH – Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus mantan anggota DPD RI periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., M.Si., M.H., M.I.Kom., menolak draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, sejumlah substansi dalam draf tersebut berpotensi mengurangi kewenangan otonomi khusus yang selama ini dimiliki Aceh. Fachrul menilai revisi UUPA seharusnya memperkuat implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Aceh, bukan justru menarik kembali kewenangan strategis ke Pemerintah Pusat. Ia mengkritik kebijakan yang dinilai membatasi ruang Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA). Menurutnya, pengelolaan SDA merupakan bagian penting dari semangat otonomi khusus yang diperjuangkan dalam proses perdamaian Aceh. "Revisi UUPA seharusnya mengembalikan prinsip-prinsip MoU Helsinki sebagai fondasi utama, bukan mempersempit kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya," ujar Fachrul dalam keterangan yang disampaikan melalui infografis. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengurangan hak ekonomi dan kewenangan daerah dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antara Aceh dan Jakarta yang selama ini dibangun melalui proses perdamaian. Dalam penolakannya, Fachrul juga menyoroti tiga hal yang disebutnya sebagai "kebohongan politik baru" terhadap Aceh dalam draf revisi UUPA. Pertama, ia menilai terdapat ilusi otonomi khusus, di mana kekhususan Aceh hanya dipertahankan pada aspek simbolik, sementara kewenangan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam justru semakin dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, ia menyoroti adanya kecenderungan menuju hipersentralisasi (hyper-centralism) yang dianggap bertentangan dengan semangat otonomi asimetris yang selama ini menjadi kekhususan Aceh. Menurutnya, revisi tersebut berpotensi membuat kebijaka. @lidig.aceh @terasliterasiaceh

Daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah! KKejagung resmi tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru di kasus tersebut. “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saudara GHS, dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah atau Abu Doto meninggal dunia pada Sabtu, 13 Juni 2026. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin, Banda  Aceh. "Innalillahi wa innailaihi raji'un, doktor Zaini Abdullah telah meninggal dunia di ICU 2 sekira pukul 12.24 WIB," kata Muzakir Abdul Hamid selaku asisten Abu Doto kepada media. Abu Doto, kata dia, telah menjalani perawatan medis di RSUDZA sejak 4 Juni 2026. Meski belakangan sempat menjalani perawatan jalan, akan tetapi mantan Gubernur Aceh itu kembali mendatangi rumah sakit pada Sabtu, sekira sekira pukul 02.30 WIB. "Memang beliau sudah berumur dan ada beberapa penyakit komplikasi," ujarnya.  Rencananya jenazah Abu Doto akan dimakamkan di Beureunuen, Pidie.

Mahasiswi Indonesia di Harvard Graduate School of Education (HGSE), Allegra Jade Dreanda Isdar, membagikan hasil penelitiannya tentang pendidikan di Papua saat pidato wisuda Harvard 2026. Allegra mengungkap bahwa timnya awalnya mengira rendahnya kehadiran guru dapat diatasi melalui sistem pemantauan dan insentif berbasis aplikasi. Namun setelah mendalami kondisi di lapangan, ia menyadari akar masalahnya berbeda. Menurut Allegra, banyak guru di wilayah Papua bukan tidak mau mengajar, melainkan menghadapi kesulitan untuk mencapai sekolah akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa solusi yang tepat hanya dapat ditemukan dengan memahami langsung kondisi yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar melihat masalah dari kejauhan. Sumber : Harvard Graduate School of Education (HGSE) #Harvard #Papua #PendidikanIndonesia #GuruIndonesia #medialiterasi

ACEH UTARA – Lima santri putra Dayah Terpadu Al-Madinatuddiniyah Syamsuddhuha akan mewakili Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Utara pada Jambore Gerakan Pramuka Tingkat Nasional 2026.

Sorotan Warga Asing Terhadap Indonesia arrests officials in crackdown on corruption Dalam Postingan Facebook Aljazeera.com seorang bernama akun Barry Grossman memberikan komentar terhadap postingan ini dengan kata "It never ceases to amaze me how whenever senior government officials and politicians are arrested for corruption in Indonesia, they always smile like they are having a good time, sometimes almost seeming to wave happily at the cameras as if to say: "look at me mom, I'm on TV". Atau bisa di artikan : "Saya tidak pernah berhenti merasa heran bahwa setiap kali pejabat senior pemerintah dan politisi ditangkap karena korupsi di Indonesia, mereka selalu tersenyum seolah-olah sedang menikmati situasi itu. Bahkan terkadang mereka tampak melambaikan tangan dengan gembira ke arah kamera, seakan-akan berkata: 'Lihat aku, Bu, aku masuk TV!'"

Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Seulawah, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, memasuki hari kedua, Rabu (3/6/2026). Untuk memaksimalkan operasi pencarian, tim dibagi menjadi tiga regu dan turut mengerahkan anjing pelacak (K9). Korban yang masih dalam pencarian adalah Faiz Hidayat (23), warga Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Ia dilaporkan hilang saat melakukan pendakian bersama sejumlah rekannya di Gunung Seulawah. Kepala Basarnas Banda Aceh, Al Hussain, mengatakan korban bersama rombongan mulai mendaki pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 WIB. Menurut Al Hussain, saat rombongan bersiap turun dari puncak, rekan-rekan korban menyadari Faiz sudah tidak berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di kawasan puncak Gunung Seulawah. Rekan-rekan korban sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir terlihat. Namun hingga keesokan harinya keberadaan korban masih belum diketahui," ujarnya. Operasi pencarian hari kedua dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dengan melibatkan Tim SAR Gabungan dari berbagai unsur. Tim dibagi menjadi tiga kelompok pencarian. Tim pertama bergerak menuju puncak Gunung Seulawah dan melakukan penyisiran menggunakan bantuan drone udara. Tim kedua melakukan pencarian ke arah timur menuju kawasan Lamteuba dengan dukungan anjing pelacak (K9). Sementara tim ketiga menyisir area selatan yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban menggunakan metode pencarian darat. Hingga berita ini diturunkan, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus dilanjutkan oleh Tim SAR Gabungan di kawasan Gunung Seulawah