MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk langkah sinergis dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sigit.
Kapolri menegaskan, meskipun Indonesia telah memasuki awal musim hujan yang diprediksi terjadi pada September hingga November 2025, kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap harus ditingkatkan. Puncak musim hujan sendiri diperkirakan berlangsung dari November 2025 hingga Februari 2026, dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan bergerak ke timur.
Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat masih adanya kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani.
“Berdasarkan hasil monitoring, sejak Januari hingga 22 Oktober 2025 terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024,” ungkap Sigit.
Ia menambahkan, titik hotspot tertinggi masih terpantau di wilayah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar.
Dalam upaya mitigasi, Polri bersama Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan. Sepanjang 2025, Polri mencatat telah melakukan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli, membangun 4.032 embung atau kanal, serta 1.457 menara pantau di sejumlah wilayah rawan karhutla.
“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” papar Sigit.
Langkah itu, lanjutnya, meliputi peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras), pendirian Posko Tanggap Darurat Terpadu, hingga penerapan early warning system melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).
Selain patroli darat dan udara terpadu bersama TNI, BPBD, dan Manggala Agni, Polri juga mendorong partisipasi masyarakat peduli api dalam mendeteksi serta memverifikasi titik hotspot secara real time. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, Polri menegaskan akan bertindak tegas dan profesional terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sejak Januari hingga 23 Oktober 2025, sebanyak 86 kasus tindak pidana karhutla telah ditangani dengan 83 tersangka perorangan.
“Modus yang dilakukan umumnya adalah pembakaran lahan untuk kepentingan usaha perkebunan. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan itu selain merusak lingkungan juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” tutup Sigit. (H.R)
