Oleh :
Assoc. Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Pengamat Politik – USK – Banda Aceh
”Ketika para elite merancang Pemilu Serentak, rupanya faktor ekonomi yang dominan dijadikan pertimbangan. Dengan sekaligus digelar untuk memilih DPRD Tingkat II, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden, yang diselenggarakan oleh pusat (satu tangan), dinilai menjadi lebih efisien dan hemat biaya.”
Artinya, lebih ekonomis alias dapat menurunkan anggaran agar tidak terlalu mahal. Ketika angka-angka yang dijadikan sebagai pertimbangan dan landasan pemikiran dalam menawarkan Rancang Bangun Pemilu Serentak, sangat wajar dan pantas bila gagasan ini diterima.
Siapa yang menolak bila kerja besar dalam skala nasional yang sangat penting ini, bisa dilakukan dengan menghemat pengeluaran negara yang cukup signifikan. Maka Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan Pemilu Serentak yang diajukan oleh para pemohon.
Selanjutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi inipun menjadi amanat tata laksana penyelenggaraan pemilu seperti yang diberlakukan untuk pertama kalinya pada Pemilu-Pilpres 2019. Selain pertimbangan ekonomis, maka mestinya lewat Pemilu Serentak diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang kuat.
Dengan asumsi presiden terpilih akan medapat dukungan kuat parlemen karena perolehan suara partai pendukung presiden terpilih dipastikan lebih berpeluang meraup capaian suara 50 persen plus 1 persen. Sementara partai pendukung calon presiden yang kalah, langsung berada dalam posisi sebagai oposisi. Ini bila diasumsikan partai pengusung dan presiden yang diusung, dijadikan pilihan (dicoblos) oleh para pemilih (rakyat).
Idealnya, menurut beberapa usulan, pemilihan gubernur dan bupati-wali kota pun dilakukan secara bersamaan dan serentak. Hanya pelaksana penyelenggaraan dipusatkan di wilayah masing-masing oleh badan pelaksana daerah (KPUD) yang berpusat di provinsi setempat. Sementara KPU pusat hanya berkonsentrasi menangani pelaksanaan dan penghitungan perolehan suara untuk DPR-Pusat, DPD, dan Pilpres.
Dengan demikian diharapkan partai pemenang yang berhasil mengusung presiden terpilih, diasumsikan akan memiliki gubernur dan bupati-wali kota yang diusung oleh partai yang sama. Dengan demikian, kedudukan eksekutif di pusat dan daerah berada dalam satu garis kepemimpinan partai yang sama.
Termasuk dukungan sewarna di lembaga DPRD-DPR. Bagaimana realita pelaksanaannya? Terjadikah penghematan yang diharapkan? Ternyata bangsa ini malah dihadapkan pada musibah besar. Pemilu Pileg-Pilpres serempak, ternyata harus dibayar dengan sangat mahal.
Jauh lebih mahal dari hitungan ekonomi an sich sebagaimana ilusi-yang dibayangkan oleh para penggagas Pemilu Serempak ini. Kerusakan di luar hitungan secara angka (ekonomi) yang melanda wilayah kehidupan politik, sosial, dan budaya, menjadi tak sebanding dengan upaya penghematan pengeluaran belanja negara.
Bahkan sangat jauh kerugian yang dialami bangsa ini. Tak terhitung oleh rumusan tambah dan kali dunia ekonomi yang sepenuhnya hanya berkiblat pada angka-angka semata. Rentang waktu masa kampanye yang sangat panjang, sekitar 8 bulan, telah merusak atau menghilangkan banyak hal yang rakyat bangsa ini miliki.
Berapa kira-kira harga dari hilangnya rasa persaudaraan dan persatuan di antara sesama warga bangsa? Berapa kira-kira harga yang harus dibayar untuk menghapus rasa permusuhan, saling hujat, tertanamnya rasa benci dan permusuhan antara warga bangsa hanya karena beda pilihan capres-cawapres?
Berapa harga yang harus dibayar ketika harus mengembalikan posisi dan peran agama yang sudah terseret jauh ke dalam putaran deras politik Pemilu Serempak kali ini? Berapa pula harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kerusakan mental dan pikiran anak-anak dan remaja kita yang telah begitu jauh terkontaminasi oleh segala bentuk perangai buruk, variasi kejahatan, dan kebobrokan moral pelaksanaan pemilu kali ini?
Berapa harga yang harus dibayar untuk memanusiakan kembali para politisi kita yang telah terperangkap ke dalam pola pikir dan perilaku sebagai binatang politik? Berapa juga harga yang harus dibayar untuk dapat bangsa ini kembali menghadirkan para negarawan yang kian tergusur dan menghilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dari sederet pertanyaan yang begitu menyesakan dada, adalagi hal yang perlu dicatat.
Sudah terbukti penyelenggaraan pemilu serempak dengan pola dan pilihan agenda berikut tata-laksana yang seperti sekarang ini, mengharapkan hasil yang bermutu, telah terbukti jauh panggang dari api.
Sangat tidak mungkin dengan tumpukan pilihan dalam lembaran kertas yang begitu banyak serta miskin informasi dan waktu, sesorang dapat menjatuhkan pilihan (caleg-capres-cawapres) yang bermutu. Bisa dibayangkan bagaimana rakyat kebanyakan yang minim pendidikan, informasi, dan waktu, bisa menjatuhkan pilihan yang menghasilkan mutu terbaik.
Padahal sistem one man one vote telah menempatkan Nenek Minah yang buta huruf dan seorang Doktor maupun Professor, berkedudukan dan memiliki hak suara yang sama dalam menentukan hasil akhir pemilihan rakyat bangsa ini.
Terus terang secara pribadi, ketika harus memilih sekian tokoh dari Caleg DPD, juga caleg dari sejumlah partai, keringat di dahi tak terasa menetes karena didorong oleh kebingungan menjatuhkan pilihan. Akhirnya, realita apa yang terjadi pada masyarakat kebanyakan?
Pilihan banyak yang jatuh kepada orang terkenal, seperti para selebritis yang belum tentu memahami kerja sebagai legislator. Mereka mendapatkan suara terbanyak karena sistem mengarahkannya. Dapat dipastikan, rakyat kebanyakan menjatuhkan pilihan, bukan karena berharap agar kerja di lembaga legislatif dapat lebih berkualitas. Tapi lebih dikarenakan tidak tahu siapa yang harus mereka pilih. Atau kenyataan lain, mereka memilih karena menerima uang dari caleg tertentu, maka pilihan dijatuhkan kepada sang pemberi amplop.
Nah, mutu Legislator dan pemimpin seperti apa yang diharapkan dari realita seperti ini? Lewat kenyataan ini, pertimbangan mahal, lebih hemat, dan murah, menjadi sangat relative. Belum lagi korban jiwa yang ditimbulkan oleh tata-laksana Pemilu Serempak yang dinilai banyak kalangan sebagai pemilu yang tidak manusiawi.
Tahun 2019 terbukti hampir 700 petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan atau apapun sebabnya dalam melaksanakan tugas. Belum lagi ratusan dari mereka yang tercatat menderita sakit akibat kerja tanpa lelah dan tak mengenal waktu. Sementara dana dan fasilitas yang tersedia relatif sangat minim.
Terkurasnya tenaga dan pikiran mereka, sudah terbayangkan betapa melelahkannya. Dan efek melelahkan ini pun imbasnya dapat dirasakan oleh hampir setiap warga bangsa yang sudah merindukan untuk kembali hidup normal, damai, dan berkepastian. Belum lagi membayangkan, bagaimana presiden terpilih pelantikannya harus melalui masa tunggu panjang, sekitar 6 bulan ke depan (Oktober).
Dengan catatan, bila petahana yang terpilih kembali, gambaran kejelasan arah komando dan penanganan keamanan dan pengamanan, bisa terbayangkan. Tapi, bagaimana bila petahana dilengserkan, karena hasil real count menyuguhkan hasil yang terbalik dari hitungan quick count? Segalanya masih remang dan gamang membayangkannya. Juga masih menjadi pertanyaan; apakah para kontestan hanya siap menang dan tak siap untuk kalah?
Semakin panjang penantian dan semakin lama menunggu kepastian, semakin saja melelahkan fisik dan akal sehat kita, sebagai manusia normal. Kesimpulannya, Pemilu Serentak dengan pola dan agenda kerja seperti sekarang ini, perlu dikaji ulang. Mahal dan tidaknya pelaksanaan pemilu, jangan diukur lewat kacamata ekonomi semata. Apalagi dengan ilusi dan asumsi yang tidak berpijak pada realita kehidupan rakyat kita hari ini. Ini Indonesia Bung…!!!
Banda Aceh, 12 Pebruari 2023
