JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan 3 (tiga) permasalahan aktual yang dihadapi oleh UMKM perempuan, diantaranya; konstruksi sosial patriarkis; infrastruktur, akses dan kemampuan perempuan mengakses teknologi; dan rendahnya literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Oleh karenanya, Pemerintah mendorong pemberdayaan perempuan di wirausaha diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan yang memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat terwujud, Jakarta (06/07/2022)
“Untuk mengembangkan kewirausahaan perempuan, pada tanggal 9 Juni 2020 pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal kepada perempuan, memperkuat akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan akses perempuan kepada produk dan layanan keuangan digital,” ungkap Menteri PPPA (05/07/2022).
Menteri PPPA menjelaskan program yang diinisiasi oleh kementerian dalam mengembangkan wirausaha perempuan melalui Konsep Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender yang meliputi pelatihan kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, literasi dan inklusi keuangan perempuan, serta pemanfaatan teknologi dan literasi digital untuk pengembangan bisnis juga telah dilaksanakan dan diimplementasikan melalui kolaborasi multipihak dari berbagai bidang mulai dari BUMN, sektor swasta, pemerintah pusat dan daerah, hingga NGO
“Kemen PPPA juga telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, untuk membuat Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang salah satu indikator capaiannya adalah ketahanan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan. DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia,”
Menteri PPPA memaparkan, pada tahun 2022 jumlah pilot project dan pengembangan mandiri DRPPA oleh daerah sudah mencapai 156 desa dan 70 kelurahan.
Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional yang infklusif, berkesetaraan dan mendorong pemberdayaan perempuan dalam wirausaha, peran serta dari masyarakat sipil sangat dibutuhkan.
Menyambung hal tersebut Pendiri dan Direktur KAPAL Perempuan, Missiyah mengapresiasi upaya KemenPPPA dalam melakukan pemberdayaan perempuan hingga ke akar rumput melalui DRPPA. Menurutnya, dalam mewujudkan pembangunan yang merata, pihak-pihak yang termarjinalkan seperti perempuan, anak dan disabilitas harus diberikan afirmasi dan perhatian lebih. Hal tersebut dapat dilakukan melalui meningkatkan kepemimpinan perempuan, salah satunya melalui Sekolah Perempuan.
“Melalui Sekolah Perempuan, perempuan diberikan wadah belajar untuk mengembangkan pemikiran kritis, mengorganisir, menyuarakan kepentingan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan perspektif gender dan inklusif. Kepemimpinan perempuan bukan terjadi secara alamiah, namun diupayakan dengan membangun kesadaran kritis, komitmen dan keberanian,” ungkapnya.
Dosen Universitas Airlangga, Pinky Saptandari menjabarkan pentingnya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 (lima) yakni Kesetaraan Gender dan mengintegrasikan dengan 17 goals lain untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan setara. Maka dari itu, upaya pendidikan secara formal maupun non-formal sangat diperlukan untuk mengubah mindset para perempuan agar mengalami penyadaran kritis dari korban menuju pejuang seperti yang dilakukan KemenPPPA dan Sekolah Perempuan.
Sumber : Press Rilis : B-341/SETMEN/HM.02.04/07/2022
