MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Sebuah poster yang menampilkan daftar gaji pejabat negara mulai dari Presiden hingga anggota DPD RI viral di media sosial. Poster itu menyebut Wantimpres digaji Rp 76.500.000, Presiden Rp 62.740.000, hingga Ketua MK Rp 126.650.000.
Benarkah angka-angka itu? Hasil penelusuran Medialiterasi menunjukkan: Sebagian Benar, Tapi Menyesatkan.
Yang Benar
Poster itu benar untuk beberapa jabatan, jika yang dimaksud adalah gaji pokok + tunjangan jabatan:
Presiden Rp 62.740.000 – Benar. Gaji pokok Rp 30.240.000 + tunjangan jabatan Rp 32.500.000, sesuai PP No. 75 Tahun 2000 dan Keppres No. 68 Tahun 2001.
Wapres Rp 42.160.000 – Benar. Gaji pokok Rp 20.160.000 + tunjangan jabatan Rp 22.000.000.
Menteri Rp 18.650.000 – Benar (dibulatkan). Gaji pokok Rp 5.040.000 + tunjangan jabatan Rp 13.608.000 = Rp 18.648.000.
Wantimpres Rp 76.500.000 – Benar, tapi aturan baru. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2026, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres sebesar Rp 76,5 juta per bulan.
Ketua MK Rp 126.650.000 – Benar. Gaji pokok Rp 5.040.000 + tunjangan jabatan Rp 121.609.000.
Anggota DPR RI Rp 65.600.000 – Benar, tapi itu angka SETELAH dipangkas. Setelah tunjangan perumahan Rp 50 juta dihapus mulai 31 Agustus 2025, take home pay anggota DPR menjadi Rp 65.595.730. Sebelumnya, take home pay-nya tembus Rp 104 juta.
Yang Menyesatkan
1. Disebut “GAJI”, padahal itu “GAJI + TUNJANGAN”
Gaji pokok pejabat sebenarnya kecil. Gaji pokok Menteri hanya Rp 5.040.000. Gaji pokok Anggota DPR hanya Rp 4.200.000. Yang besar itu tunjangannya.
2. Cara hitungnya tidak konsisten
Untuk Presiden dan Menteri, poster memakai gaji + tunjangan jabatan. Tapi untuk Kapolri Rp 50.030.000 dan Jaksa Agung Rp 63.470.000, poster memakai gaji + tunjangan kinerja. Padahal secara aturan, Kapolri dan Jaksa Agung adalah pejabat setingkat menteri, yang gaji + tunjangan jabatannya sama seperti Menteri: Rp 18.648.000.
3. Tidak memasukkan fasilitas dan dana lain
Poster tidak memasukkan rumah dinas, mobil dinas, pengawalan, biaya perjalanan dinas, hingga dana reses DPR yang mencapai sekitar Rp 500 juta per masa reses, 5 kali setahun. Jika semua itu dihitung, total yang diterima pejabat jauh lebih besar dari angka di poster.
4. Ketua KPK Rp 99.550.000 adalah angka tidak lengkap
Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2015, total penghasilan dan fasilitas Ketua KPK bisa sekitar Rp 123.938.500, termasuk fasilitas perumahan Rp 37,7 juta dan transportasi Rp 29,5 juta.
KESIMPULAN CEK FAKTA
SEBAGIAN BENAR
Angka Presiden, Wapres, Menteri, Wantimpres, Ketua MK, dan DPR di poster viral itu benar secara hitungan gaji pokok + tunjangan jabatan. Namun poster itu menyesatkan karena menyebutnya sebagai “gaji”, mencampur metode hitung yang berbeda, dan menyembunyikan fasilitas serta dana lain yang nilainya jauh lebih besar. (Saiful Amri)







