PAMEKASAN | MEDIALITERASI.ID — Laporan aduan masyarakat terkait dugaan perbuatan amoral yang melibatkan oknum pimpinan DPRD Pamekasan resmi diterima dan tercatat di Sekretariat DPRD Pamekasan pada Rabu, 7 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.
Pelapor kini menunggu langkah konkret dan ketegasan lembaga legislatif, khususnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.
Aduan tersebut dilayangkan oleh seorang aktivis bernama Dedy. Ia menyebut laporan itu ditujukan kepada SAF, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Pamekasan.
Dedy menegaskan, laporan yang disampaikan bukan sekadar asumsi, melainkan dilengkapi dengan sejumlah bukti yang dinilainya kuat.
“Surat laporan aduan sudah resmi diterima DPRD Pamekasan pada pukul 14.00 WIB. Kami kini menunggu tindakan tegas, terutama dari BK DPRD. Dalam laporan tersebut kami sertakan bukti berupa percakapan chat, rekaman suara, hingga video,” tegas Dedy kepada awak media.
Menurutnya, bukti-bukti tersebut menguatkan dugaan adanya tindakan amoral yang dilakukan oleh terlapor, mulai dari pesta minuman keras, dugaan penyalahgunaan obat-obatan, hingga percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan.
Dedy menilai, dugaan tersebut bukan hanya melanggar etika sebagai pejabat publik, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah pidana.
“Ini menyangkut integritas dan moral wakil rakyat. Jika DPRD Pamekasan ingin menjaga marwah dan kehormatan institusi, maka BK DPRD tidak boleh bersikap lamban dan harus memproses laporan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dedy juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif apabila dipanggil guna memberikan klarifikasi maupun membuka seluruh bukti yang dimiliki.
Ia menegaskan, pelaporan ini dilakukan semata-mata demi kepentingan publik dan perlindungan terhadap korban, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Kehormatan DPRD Pamekasan maupun dari SAF selaku pihak yang dilaporkan. Redaksi akan terus memantau dan mengawal perkembangan penanganan aduan ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip jurnalistik yang berimbang.
