MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mendorong agar pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Upaya tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan itu, BPP DOB untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan Provinsi Luwu Raya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspirasi pemekaran wilayah, tetapi juga menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional yang dinilai penting bagi hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan Indonesia Timur, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Presentasi bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional” tersebut memaparkan potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail. Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan provinsi baru agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ujarnya.
Darwis menjelaskan, Luwu Raya memiliki posisi penting dalam agenda hilirisasi nasional karena menjadi salah satu sentra produksi nikel Indonesia. Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.
Dalam paparannya disebutkan bahwa calon Provinsi Luwu Raya mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini juga berada di posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Selain dikenal sebagai kawasan industri nikel, Luwu Raya memiliki Danau Matano yang merupakan salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan kelapa sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang dinilai berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” kata Hasbi yang juga menjabat Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan tetap mendapat dukungan masyarakat meskipun pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Menurut Arsyad, selama proses tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, dan dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat semakin diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujarnya.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu tahapan penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah bergulir sejak awal era reformasi.
Melalui pendekatan baru yang menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional, BPP DOB berharap usulan pembentukan provinsi tidak lagi dipandang semata sebagai kepentingan pemekaran wilayah, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi industri, ketahanan pangan, konektivitas Indonesia Timur, serta pemerataan pembangunan nasional. (AT)
