MEDIALITERASI.ID | JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa untuk menekan harga beras yang masih tinggi di sejumlah daerah.
“Pemda punya peran penting. Berdasarkan data Bulog, keberhasilan penyaluran SPHP sekitar 50 persen merupakan hasil dukungan pemerintah daerah,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (25/8).
Menurut Tomsi, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat menjadi 200 kabupaten/kota pada minggu ketiga Agustus 2025, dibanding 193 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya. Adapun daerah yang mengalami penurunan harga juga bertambah, dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Ia meminta Pemda memastikan operasi pasar dan distribusi beras SPHP tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan, tetapi menjangkau desa dan kelurahan. Tomsi juga mengusulkan agar pembelian beras SPHP oleh pedagang kecil dapat difasilitasi secara manual, selain melalui aplikasi Klik SPHP, untuk mengatasi kendala jaringan internet dan keterbatasan perangkat digital.
“Segera buat petunjuk teknis yang jelas agar pedagang kecil bisa mengakses SPHP. Jangan berlama-lama,” ujarnya.
Selain itu, Tomsi menyarankan Pemda dilibatkan sebagai penanggung jawab atau person in charge (PIC) penyaluran beras di tingkat kecamatan, mengingat jumlah pasar di daerah cukup banyak sementara personel Bulog terbatas.
“Kalau Bulog belum menghubungi, Pemda harus jemput bola dan menghubungi Bulog terlebih dahulu,” kata Tomsi.
Rapat tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Bodro Pambuditomo, baik secara langsung maupun virtual. (H. Ranto)
