MEDIALITERASI.ID | ACEH UTARA – Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Aceh Utara yang berlangsung meriah pada Selasa (10/12/2024) menyisakan ironi di balik gemerlap acara. Meskipun pemerintah menggelontorkan bantuan hingga puluhan miliar rupiah kepada para petani, anggaran yang dialokasikan untuk publikasi acara ini dilaporkan hanya sebesar Rp. 600 ribu rupiah untuk 6 media.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan jurnalis lokal yang meliput kegiatan tersebut. Beberapa media bahkan mengaku kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal karena tidak adanya dukungan memadai untuk mendokumentasikan acara yang diklaim strategis tersebut.
Ini seperti paradoks. Anggaran bantuan besar-besaran diumumkan dengan gegap gempita, tetapi anggaran untuk publikasi hampir tidak ada. Padahal, publikasi itu penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas,” ujar salah satu jurnalis lokal yang enggan disebutkan namanya.
Dirinya menilai alokasi anggaran publikasi yang sangat minim tersebut mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap peran media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan.
“Publikasi adalah elemen penting dalam memastikan program pemerintah dapat diketahui dan dipahami masyarakat. Bagaimana informasi ini akan tersampaikan jika medianya tidak difasilitasi dengan layak?” kritiknya.
Acara yang berlangsung di Desa Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon sebagai sentra pertanian di Aceh Utara itu dihadiri oleh ratusan petani dan pemangku kepentingan lokal. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, hingga subsidi pupuk, dengan total nilai bantuan yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, meskipun acara berlangsung meriah dan penuh sorotan dari pejabat setempat, minimnya anggaran untuk publikasi dinilai sebagai bentuk ketimpangan yang mencolok. “Anggaran besar untuk bantuan akan lebih bermakna jika masyarakat luas dapat mengetahui dampaknya. Sayangnya, dengan anggaran publikasi yang hanya Rp600 ribu, pemerintah seperti tidak serius memastikan informasi ini sampai ke publik,” tegas Jurnalis tersebut.
Kritik juga datang dari sejumlah Jurnalis yang menyoroti kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam kegiatan besar semacam ini.
“Penganggaran harus mencerminkan visi pemerintah untuk menyebarluaskan manfaat program kepada masyarakat. Jika publikasi diabaikan, maka program ini hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak komunikasi yang nyata,” ujar salah satu jurnalis lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum mendapat klarifikasi terkait minimnya anggaran publikasi tersebut. Jurnalis dan masyarakat berharap pemerintah segera mengevaluasi perencanaan anggaran agar kunjungan kerja pejabat tinggi di masa depan tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga memperhatikan aspek komunikasi yang lebih inklusif dan strategis. (ZN)
