MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Puluhan organisasi wartawan yang bertugas di berbagai kabupaten/kota di Aceh mendeklarasikan pembentukan Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Aceh Pasca Bencana Banjir, pembentukan Aliansi Pers bertujuan untuk mengawal dan memantau proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca bencana di seluruh wilayah Aceh yang terdampak, Deklarasi Aliansi tersebut digelar di Kabupaten Aceh Timur, Selasa (30/12/2025).
Pembentukan aliansi ini dilatarbelakangi oleh besarnya tantangan dalam proses pemulihan pasca bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh, baik akibat banjir maupun bencana alam lainnya. Proses rehab rekon yang melibatkan anggaran publik dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dinilai memerlukan pengawasan publik yang berkelanjutan agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon terdiri atas ratusan wartawan dari berbagai organisasi pers, baik lokal maupun organisasi pers tingkat nasional, yang melakukan peliputan di berbagai wilayah Aceh.
Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, Masri, menjelaskan Aliansi ini dibentuk sebagai wujud tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sekaligus memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh berjalan sesuai aturan.
“Aliansi ini bertujuan untuk mengawal agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak, serta memastikan pembangunan infrastruktur pasca bencana dilaksanakan sesuai standar, sehingga masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal,” jelas Masri.
Ia menegaskan, Aliansi akan bekerja secara independen dan profesional dengan berpegang pada prinsip Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami akan memantau dan melaporkan perkembangan proses rehab rekon secara berkelanjutan di berbagai daerah di Aceh demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, dengan prinsip mengedepankan independensi dan profesionalitas”, tambahnya.
Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga sektoral, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh agar berjalan optimal dan berorientasi pada kepentingan korban bencana.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri berbagai perwakilan organisasi pers selain memilih tim adhoc, serta menyusun langkah-langkah dan teknis kerja. (EQ)
