MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur Saiful Anwar, Meminta Kepada presiden republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti adanya dugaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran yang dinilai bermasalah sehingga berpotensi merugikan negara yang cukup besar, Hal ini di sampaikan oleh ketua LSM LAKI Saeful Anwar pada Tgl 03 Maret 2025.
Menurut Saiful Anwar “Dari Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini jelas menunjukkan adanya ketidak patuhan dalam pengelolaan anggaran daerah oleh pemerintah Aceh Timur, maka dari itu Kami mendesak pemerintah terkait baik itu Kepala SKPK, Kepala Dinas PU, maupun Ketua TAPK, untuk segera memproses rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” Tegasnya ,
Lebih lanjut ia mengatakan, temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK melibatkan sejumlah kelebihan dalam pembayaran, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 586,5 juta, belanja perjalanan dinas sebesar Rp129,9 juta, serta kelebihan pembayaran proyek di Dinas PUPR sebesar Rp2,6 miliar, Selain itu denda keterlambatan proyek sebesar Rp 1 Miliar, juga belum ditarik dan disetorkan ke Kas Daerah Aceh timur, Tambahnya.
Ia juga menambahkan, ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah dapat berdampak buruk pada pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Aceh Timur.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Informasi Publik Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat pengelolaan keuangan yang tidak profesional”, harapnya.
Masih Saeful Anwar menambahkan, BPK telah memberikan tenggat waktu 60 hari kerja sejak laporan diterima untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan tidak segan-segan melaporkan pihak-pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK kepada Aparat Penegak Hukum baik itu yang berada di wilayah Aceh Timur maupun pusat termasuk badan pemerintah lainnya di jakarta.” tandasnya.
Ia Juga berharap kepada presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil tindakan tegas serta memerintahkan bawahannya agar segera menindaklanjuti hal yang terjadi di aceh timur ini, hal semacam ini tidak boleh dibiarkan karena jelas merugikan negara dan sebagai tolak ukur bagi pejabat lainnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara pribadi, kelompok ataupun golongan yang berpotensi merugikan negara harus menerima konsekuensinya,
“Terlebih saat ini presiden Prabowo Subianto tengah gencar membongkar dan menindak tegas para pelaku yang berpotensi merugikan negara, dengan adanya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jelas berkurang, maka dari itu pemerintah harus segera mengambil sikap tegas agar kejadian serupa dikemudian hari tidak terulang kembali”, Tutupnya. [EQ]
