MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh bersama Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Irwan Syahputra atau Syech Wan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP.
Pembahasan mencakup mekanisme pelaksanaan program, pendataan dan peninjauan lahan, kendala administrasi serta teknis, hingga percepatan pekerjaan di lapangan agar lahan masyarakat dapat kembali dimanfaatkan.
Syech Wan menyampaikan aspirasi masyarakat yang masih menunggu kepastian dan realisasi program pemulihan. Ia berharap proses rehab-rekon tidak berhenti pada pendataan dan kegiatan administratif, tetapi berlanjut hingga pekerjaan fisik sehingga lahan masyarakat kembali produktif.
Menurut Syech Wan, pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian kabupaten/kota dan penyuluh pertanian di tingkat gampong, perlu memperkuat pendataan, pemantauan kondisi lahan, serta pendampingan kepada petani.
“Kita berharap dinas pertanian kabupaten/kota dan para penyuluh di tingkat gampong dapat bergerak lebih cepat. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan lahannya dapat dipulihkan dan kapan mereka bisa kembali bertani,” kata Syech Wan.
57.485 Hektare Sawah Terdampak
Data Distanbun Aceh yang disampaikan pemerintah menunjukkan bencana hidrometeorologi berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare sawah di Aceh. Luasan tersebut terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.
Untuk lahan rusak ringan dan sedang, program optimalisasi lahan dan rehabilitasi mencakup sekitar 40.852 hektare. Distanbun menargetkan penanganan lahan tersebut dapat diselesaikan sepanjang 2026.
Hingga 25 Agustus 2026, realisasi fisik tercatat sekitar 10.333 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota terdampak. Rata-rata serapan anggaran seluruh kegiatan mencapai sekitar 52,9 persen, atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran Rp515 miliar.
Sementara itu, sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Aceh telah mendorong koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung kajian biaya, survei, investigasi desain, serta identifikasi dan pemetaan lahan terdampak.
Distanbun Jelaskan Kendala Pemulihan
Dalam pertemuan tersebut, Azanuddin menjelaskan tahapan pelaksanaan program serta kendala administratif dan teknis yang masih dihadapi dalam proses pemulihan.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara pemerintah dan unsur masyarakat mengenai mekanisme, tahapan, serta kebutuhan penanganan lahan terdampak.
Distanbun juga meminta pemerintah kabupaten/kota terdampak terus mengawal pekerjaan sekaligus mendampingi kelompok tani penerima program. Koordinasi dengan berbagai pihak dinilai diperlukan agar kendala yang muncul di lapangan dapat segera ditangani.
SEKBER Siap Bantu Koordinasi
Syech Wan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Yayasan Cakra Donya Atjeh mengatakan, percepatan pemulihan membutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat kabupaten/kota dan gampong.
Ia menyebut SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh siap membantu apabila dibutuhkan, terutama dalam koordinasi dan penyampaian informasi mengenai kondisi masyarakat di lapangan.
“Kami dari SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh yang membawahi sejumlah lembaga, yayasan dan relawan siap membantu apabila diperlukan. Prinsipnya, kami ingin mendukung percepatan agar tidak ada hambatan di lapangan sesuai arahan Mualem-Dek Fadh selaku Pembina SEKBER Aceh,” ujarnya.
Syech Wan juga menyebut pengalaman sejumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam membantu masyarakat ketika bencana banjir melanda sejumlah wilayah Aceh.
Menurutnya, Lembaga Petani Peternak Muda Milenial Indonesia (PAMI) yang dipimpinnya turut mengarahkan pengurus di 18 kabupaten/kota untuk memantau kondisi masyarakat terdampak. Kegiatan tersebut antara lain berupa bantuan kemanusiaan, penyaluran sembako, pemantauan kondisi korban, dan penyampaian informasi dari lapangan.
Ia mengatakan pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, lembaga sosial, dan relawan dalam proses penanganan maupun pemulihan pascabencana.
Pemulihan Harus Berujung pada Lahan Produktif
Syech Wan berharap keberhasilan rehab-rekon tidak hanya diukur berdasarkan penyelesaian administrasi, tetapi juga dari jumlah lahan masyarakat yang benar-benar kembali produktif.
Menurutnya, pemulihan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, mulai dari pembersihan material bencana, perbaikan lahan dan infrastruktur pendukung, penyediaan sarana produksi, hingga penanaman kembali.
Pemerintah Aceh sebelumnya juga meminta Distanbun memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, kelompok tani, dan Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian terdampak bencana. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta program pertanian yang difasilitasi Kementerian Pertanian pada 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan.
Distanbun Aceh menyatakan pemulihan lahan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan. Pada September 2026, Distanbun juga menyampaikan bahwa sekitar 57 ribu hektare sawah terdampak bencana, sementara target produksi padi Aceh tahun 2026 direvisi dari 1,6 juta ton menjadi sekitar 1,4 juta ton akibat dampak bencana tersebut.
Syech Wan berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Kita ingin bekerja nyata. Masyarakat jangan hanya mendengar rencana, tetapi harus melihat lahan mereka kembali pulih dan bisa ditanami. Kalau lahan pertanian kembali produktif, insyaallah ekonomi masyarakat juga akan lebih cepat bangkit,” katanya.
Ia menambahkan, pemulihan sektor pertanian dan perkebunan merupakan bagian penting dari pemulihan ekonomi masyarakat Aceh setelah bencana. Karena itu, pendataan, penyelesaian administrasi, koordinasi lintas sektor, dan pekerjaan fisik di lapangan perlu berjalan secara beriringan. (EQ)
