MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim telah mengamankan lebih dari 600 ton narkotika berbagai jenis dalam kurun waktu hampir dua bulan sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam periode tersebut, Polri juga mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kapolri Suyudi menyampaikan capaian tersebut dalam keterangannya di Banten, Sabtu (21/11/2026). Menurutnya, nilai ekonomi barang bukti narkotika yang diamankan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kita hari ini mengamankan 600 ton narkotika. Mungkin ini rekor nasional, bahkan dunia,” ujar Suyudi.
Ia mengatakan, pemberantasan peredaran gelap narkotika menjadi salah satu prioritas penegakan hukum Polri. Sejak awal menjabat, ia telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, khususnya para kepala kepolisian daerah (Kapolda), untuk memetakan wilayah rawan narkoba dan mengidentifikasi bandar yang beroperasi di daerah masing-masing.
Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Kapolri di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia meminta seluruh Kapolda melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung yang terindikasi menjadi pusat peredaran narkotika.
“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba,” katanya.
**Bongkar Jaringan Internasional**
Salah satu pengungkapan dilakukan terhadap jaringan narkotika internasional yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia. Jaringan tersebut diketahui beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menangkap empat tersangka dengan peran berbeda.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai sekitar Rp150 miliar.
Selain itu, penelusuran transaksi keuangan melalui rekening perusahaan yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan menemukan transaksi mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2018–2024.
Penyidik masih mendalami transaksi tersebut untuk memastikan keterkaitannya dengan aktivitas jaringan narkotika serta mengembangkan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan jaringan dan penelusuran aset merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika dari hulu hingga hilir.
“Komitmen Bapak Kapolri adalah melakukan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan kejahatan narkoba dari hulu sampai hilir. Pengungkapan jaringan dan penelusuran aset menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
**Polda Sumut Ungkap 981 Kasus**
Penindakan terhadap peredaran narkotika juga dilakukan oleh jajaran kepolisian di daerah. Polda Sumatera Utara, misalnya, mengungkap 981 kasus narkotika dengan 1.311 tersangka dalam kurun waktu 46 hari, terhitung sejak 1 Oktober hingga 15 November 2026.
Dari rangkaian pengungkapan tersebut, petugas menyita sekitar 30,34 ton narkotika berbagai jenis.
Sementara itu, Polda Jawa Tengah juga mengungkap ratusan kasus narkotika dengan ratusan tersangka. Penindakan serupa turut dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Batam dan Lumajang.
Selain membongkar jaringan peredaran, Polri juga melakukan penindakan terhadap kawasan permukiman yang terindikasi menjadi pusat transaksi narkotika.
Salah satunya melalui penggerebekan di kawasan Pasar Obor, Jakarta Timur. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 orang dan menemukan 159 paket kecil yang diduga berisi sabu, sejumlah peralatan penyalahgunaan narkotika, serta senjata api rakitan dan senjata tajam.
**Penelusuran Aset dan Pencegahan**
Rangkaian pengungkapan tersebut tidak hanya diarahkan pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti, tetapi juga pada pemutusan jalur distribusi serta penelusuran sumber pendanaan jaringan narkotika.
Upaya pemberantasan juga mencakup pencegahan dan pemulihan kawasan rawan narkoba agar lokasi yang telah ditindak tidak kembali menjadi pusat peredaran gelap narkotika.
Pelibatan masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, keluarga, dan lingkungan pendidikan dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini serta mencegah penyalahgunaan narkotika.
Polri menyatakan akan melanjutkan pemberantasan narkotika melalui koordinasi lintas lembaga dan penindakan di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya tersebut diharapkan dapat memutus jaringan peredaran gelap narkotika, menindak para pelaku, serta mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. (HR)







