MEDIALITERASI.ID | MEDAN – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, pada Selasa (24/6/2025), bertempat di Theater Room DPP APINDO Sumut, Gedung Jati Junction Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur.
FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, akademisi, perbankan, serta pelaku usaha.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menghimpun informasi langsung dari para pengusaha mengenai berbagai kendala di lapangan.
“Beberapa persoalan utama yang dihadapi pengusaha antara lain terkait perizinan, regulasi yang kompleks, aksi premanisme, hingga tingginya biaya logistik. APINDO berharap melalui forum ini, kita dapat menggali akar masalah dan merumuskan solusi bersama,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut antara lain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Medan Muhardi Akbar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut Dr Faisal Arif Nasution, pelaku usaha Ir Sugianto Makmur, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Arif Rahman, serta perwakilan dari Polda Sumut AKP Dr Rismanto J Purba.
Dalam paparannya, Iman Gunadi menyampaikan bahwa perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian, meskipun terdapat perkembangan positif dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah tetap menjadi perhatian, terutama bagi daerah seperti Sumut yang ekonominya ditopang oleh komoditas.
“Dampaknya adalah kenaikan biaya produksi dan harga jual. Namun demikian, inflasi di Sumut hingga Mei masih terkendali, dan daya beli masyarakat juga tetap baik,” ujar Iman.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Dr Faisal Arif Nasution menjelaskan bahwa target investasi Sumut tahun ini mencapai Rp53 triliun. Hingga triwulan I, realisasi investasi telah mencapai Rp17,4 triliun.
“Kami optimis dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Medan (KIM), dan kawasan wisata strategis nasional, Sumut masih menjadi tujuan yang menarik bagi investor,” ujarnya.
Pelaku usaha, Ir Sugianto Makmur mengungkapkan bahwa kondisi usaha saat ini cukup memprihatinkan dengan penurunan omzet yang signifikan. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata kepada pengusaha agar tidak terbebani oleh birokrasi dan hambatan teknis lainnya.
“Kami berharap, para pemangku kebijakan tidak justru membebani pengusaha. Kita semua menghadapi situasi yang sulit,” tegasnya.
Dari sisi akademisi, Dr Arif Rahman mengusulkan strategi pembangunan ekonomi berbasis peningkatan kualitas SDM dan inovasi. Ia menyarankan pembentukan pusat inovasi daerah berbasis komoditas unggulan Sumut, serta kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah.
Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, dalam pemaparannya menyampaikan tugas dan kewenangan lembaganya dalam mengawasi tata niaga barang, distribusi, penyimpanan bahan pokok, serta perizinan perdagangan.
Sementara itu, perwakilan dari Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Dr Rismanto J Purba menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan investasi.
“Penegakan hukum tidak semata-mata untuk memenjarakan, namun untuk menciptakan situasi kondusif agar ekonomi bisa tumbuh dan masyarakat sejahtera,” ungkapnya.
FGD ini ditutup dengan harapan terciptanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan akademisi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Sumatera Utara. [Tim]
