MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat (GR) resmi menyepakati pendirian partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat (PGR). Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, hari Minggu (18/1/2026).
Langkah tersebut diambil melalui pemungutan suara digital di platform e-musyawarah.gerakanrakyat.org, yang diikuti 403 anggota terdaftar. Hasilnya, 395 suara mendukung pendirian partai, sementara delapan anggota menolak. Pemungutan suara ini hanya diperuntukkan bagi anggota dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan terdaftar dalam Daftar Nomor Anggota Gerakan Rakyat (DNAGR).
Berdasarkan hasil pleno yang dihadiri 511 anggota dari berbagai tingkatan—termasuk 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pakar dan jajaran pengurus pusat—Sahrin Hamid ditetapkan secara mufakat sebagai Ketua Umum PGR untuk masa bakti 2026–2030.
Dalam pidato perdananya, Sahrin menyatakan bahwa PGR lahir sebagai respons terhadap kondisi politik yang dianggap elitis dan untuk menegakkan keadilan sosial yang selama ini diusung oleh tokoh Anies Rasyid Baswedan.
“Keadilan dan kesetaraan yang diperjuangkan Anies Baswedan tidak lagi menjadi perjuangan personal, melainkan perjuangan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat,” ujar Sahrin.
Sahrin menambahkan, kekuatan utama partai ini adalah gotong royong. Sejak 2023 hingga 2026, kegiatan Ormas Gerakan Rakyat dilakukan secara swadaya dan patungan oleh anggota, bukan melalui dukungan oligarki atau dinasti politik.
Untuk membedakan diri dari partai lain, PGR menetapkan Panca Dharma sebagai karakter setiap kader, yaitu religiusitas, nasionalisme kerakyatan, kersa ksatria, kasih sayang, dan integritas moral. Struktur partai dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat, sehingga pimpinan di tingkat daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator keputusan kolektif, bukan otoritas tunggal.
Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, menyebutkan bahwa pengambilan keputusan pendirian partai telah sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait pendaftaran PGR di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pengakuan dari Bawaslu. Artinya, PGR masih berada pada tahap transformasi dari ormas menjadi partai politik dan berencana menjadi peserta pemilu.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat, serta mengangkat dan mengesahkan saudara Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat,” jelas Ridwan.
Langkah berikutnya bagi PGR adalah menyelesaikan seluruh regulasi pendaftaran partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu, sekaligus mewujudkan visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (EQ)
