MEDIALITERASI.ID | LAMPUNG – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullbah RS soroti Anggaran belanja sewa kapal terbang angkutan Haji pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Provinsi Lampung yang bersumber dari dana APBD Tahun 2023-2025 sejumlah Rp 100 Miliar Lebih.
“Bukankan untuk biaya haji masyarakat sudah dikenakan begitu tinggi, kenapa masih dibebankan lagi dana APBD yang notabenenya juga uang rakyat begitu besar,”tegas Ketum PWDPI saat dikonfirmasi pada Rabu (9/7/2025).
Ketum PWDPI juga menjelaskan untuk Tahun 2025, Pemprov Lampung kembali menganggarkan untuk sewa kapal terbang yang bersumber dari APBD sejumlah Rp34 Miliar lebih.
“Total sejak tahun 2023-2025 pemerintah provinsi melalui biro Kesra telah menyedot dana APBD mencapai 100 Miliar lebih. Anggaran sebesar ini sangat fantastis dan patut dipertanyakan,”ujarnya.
Dia juga mengatakan, jika hampir setiap tahun berdasarkan penelusuran melalui lelang LPSE perusahaan yang memenangkan tender yakni PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan selisih harga seperti telah dikondisikan.
“Saya minta kepada BPK, KPK dan Kejagung serta pihak terkait agar mengaudit anggaran sewa kapal terbang Biro Kesra Lampung. Jika terbukti ada indikasi dugaan korupsi segera ditindak tegas serta diproses secara hukum yang berlaku. Sebab dengan anggaran yang sangat besar seharusnya pelayanan haji sudah maksimal, bukan justru sebaliknya masih bannyak jamaah yang terlantar,”pungkasnya. (Tim PWDPI).
