MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, meminta Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) yang juga Gubernur Aceh untuk mengganti posisi Ketua DPRA.
“Ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya konflik dan menganggu hubungan eksekutif dengan legislatif,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di Banda Aceh, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Safaruddin, harapan yang disampaikan pihaknya terkait pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli, yang menyebutkan pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak sah.
“Pernyataan Ketua DPRA tentang tidak sahnya pengangkatan Sekda Aceh dapat menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif. Untuk mencegah itu, sebaiknya Ketua Umum Partai Aceh mengganti Ketua DPRA dengan yang lain,” ujar Ketua YARA yang akrab dengan panggilan Safar.
Dikatakan Safar, Ketua DPRA seharusnya melakukan hubungan komunikasi dengan Gubernur terkait SK pengangkatan Plt Sekda Aceh jika dirasa ada yang ganjil.
Apalagi, kata Safar, Gubernur merupakan Ketua Umum Partai Aceh tempat Zulfadli bernaung. Pernyataan mengkritisi kebijakan Gubernur tanpa melakukan komunikasi dengan Gubernur oleh Ketua DPRA yang juga kader Partai Aceh menunjukkan “perlawanan” tersirat Zulfadli kepada Gubernur yang juga Ketua Umum Partai Aceh.
Padahal, lanjut Safar, surat tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, jikapun pelantikan tersebut tidak didelegasikan oleh Gubernur ke Wakil Gubernur maka Gubernur bisa langsung melakukan langkah administratif lainnya untuk menunjuk Sekda yang diinginkan.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TAPA, Sekda tentunya akan banyak berhubungan dengan DPRA, jika sikap Ketua DPRA saat ini jelas menjadi pemahaman publik ketidak setuju nya terhadap Alhudri sebagai Sekda maka hal ini bisa menganggu hubungan eksekutif dan legislatif. (Ahmad)
