MEDIALITERASI.ID | BANDAR LAMPUNG – Ketua MPAL dan Ketum Laskar Lampung Indonesia kembali mengumpulkan tokoh tokoh adad dan ormas di kediaman ketua MPAL Propinsi Lampung jalan Nusa Indah, Pahoman, Bandar Lampung. Selasa (28/05/2024)
Pemilihan monyet menjadi maskot pada pilkada balam beberapa waktu yang lalu menuai polemik dan kontrasepsi yang beragam dari tokoh adat masyarakat Lampung.
Ketua MPAL Lampung , sutan segala ratu Menyampaikan, dirinya merasa sedih dan prihatin ketika dibeberapa media, menyatakan KPU dan penyeimbang adat sudah mengadakan perdamaian, hal itu disampaikan sambil menunjukan peta Lampung sebelum adanya republik, dimana berbentuk karesidenan Bandar Lampung berpusat di teluk Betung, Lampung Tengah di kota metro dan Lampung Utara di Kotabumi.
Sutan Segala Ratu menyampaikan, dirinya juga akan menyampaikan polemik maskot pada Pilkada yang lalu ke Komisi lll DPR RI. Menurutnya pihaknya masih memiliki waktu untuk mengajukan pengajuan gugatan kepada KPU Bandar Lampung.
” Intinya permasalahan ini harus tuntas baik pembuktian ke dalam persidangan. Dalam prinsip adat, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, baik secara adat maupun dengan aturan yang berlaku di Indonesia..” jelasnya
Sunan nero juga menyarankan agar tokoh adat melakukan pertemuan dengan KPU,
“Harus mengundang semua tokoh-tokoh adat Lampung se- Lampung dan sesuai adat Lampung perdamaian dengan memotong kerbau di patung gajah. Namun kenyataannya himbauan dari ketum LLI tidak dihiraukan oleh KPU. Mereka (KPU) dan beberapa yang mengaku mewakili tokoh adat melakukan perdamaian sendiri dan isinya pun kami tidak tau persis oleh sebab itu hari ini diundang semua untuk memusyawarahkan hal ini.
“KPU dan beberapa orang yang mengaku wakil warga adat mengadakan kesepakan perdamaian dengan memberikan keris untuk bentuk permohonan maafnya, yang mana sebelumnya sudah ada kesepakan memotong kerbau di patung gajah”, ungkapnya
Sedangkan ketua MPAL metro Andry Munawar
Sepakati dulu pelanggaran apa dulu yg dilakukan oleh KPU dan dengan beberapa barang bukti.
Ada dua jalur hukum yg dilakukan, peradilan adad dan peradilan hukum, karena peradilan adad sudah dihapus tapi dibeberapa kesaksian dan marga ada peradilan adad sendiri. Dalam laporan hukum ada bentuk pencemaran nama baik dan pelecehan di dalam adat seperti launching maskot monyet berpakaian adat, Kopiah mas, dan Selendang adat Pakaian
Dari pubian diwakili oleh Edison pubian gelar Sultan nyukang penyeimbang, kita ingin liat itikad baik dari KPU untuk penyelesaian adad nya, sedangan permasalahan hukum pelecehan pakaian adad harus diselesaikan di APH, baik dari tingkat Polsek sampai ke Polda karna delik hukumnya jelas.
“Ketua KPU harus diganti apabila tidak bisa menyelesaikan secara adat, muari atau motong kerbau di sesat agung sebagai bentuk permohonan maafnya ketua KPU dengan seluruh tokoh-tokoh adat yang ada di Lampung ini,” tegasnya
Kuasa hukum Gunawan menilai maskot monyet di gunakan KPU melanggar norma-norma adat Lampung. Karateristik kita dianggap seperti monyet, pasal yang digunakan 151 ayat 1, Barangsiapa yg membuat maskot/simbol di media massa yang mengandung unsur kebencian, penghinaan dan memecahbelah. Sudah jelas ada pelanggaran”, tambahnya lagi. (**)
