Medialiterasi.id | JAKARTA – Diakhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024)
Prabowo kini resmi menyandang pangkat jendral bintang empat atau pangkat Jendral Kehormatan (Hor) Purnawirawan. Sebelumnya Prabowo Subiyanto yang kini menjabat sebagai Mentri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi saat ini, sekaligus menjadi pasangan calon Presiden 02 pada kontestasi Politik pilpres 2024.
Sebelumnya di tahun 2022 Prabowo sudah menerima Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa – jasanya di bidang pertahanan negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan untuk pasangan presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo.
“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar’ Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan”, ucap Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, anugerah bintang yang diterima oleh Menhan berdasarkan usulan Panglima TNI agar Prabowo diberikan pangkat penghargaan secara istimewa.
Penganugerahan pangkat kehormatan yang diberikan kepada Menhan Prabowo juga menuai kontra dari kalangan Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri atas 20 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga dengan mengecam dan menolak kenaikan pangkat kepada Menteri Pertahanan itu.
“Hal ini tidak hanya tidak tepat, tetapi juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998. Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru,” tulis siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima wartawan.
“Gelar ini tidak pantas diberikan mengingat yang bersangkutan memiliki rekam jejak buruk dalam karier militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu,” sambungnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pemberian pangkat kehormatan Prabowo merupakan langkah politik transaksi elektoral dari Jokowi yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu.
“Perlu diingat bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis pro demokrasi pada tahun 1998,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil.
Nama Prabowo Subianto memang sedang hangat diperbincangkan di seluruh Indonesia akhir – akhir ini mulai dari sebagai salah satu capres 2024, hingga di dunia militer. Prabowo menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan.
Semua bermula pada tahun 1976, Prabowo mengawali karier militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan dua setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Dari tahun 1976 sampai 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassandha yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya sebagai Komandan Pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur.
Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Dia memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri.
Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung.
Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu komando kontra-insurjensi Kopassus.
Seterusnya, Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma.
Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Soeharto. Di sini Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI.
Pada tahun itu, nama Prabowo santer diperbincangkan karena diduga terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penculikan aktivis.
Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (Sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.
DKP memeriksa Prabowo dalam sejumlah butir tuduhan, salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.
DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP).
Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menjadi kontroversi. Politikus Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Prabowo pun telah berhenti dari militer dengan pangkat bintang tiga atau letnan jenderal.
Setelah itu, Prabowo aktif membangun bisnis hingga terjun ke politik. Ia mendirikan partai politik bernama Gerindra Indonesia Raya (Gerindra), hingga berulang kali ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. [Liputan6/endæ]
