Informasi Kami

Alamat : Jln. Line Pipa, Desa Blang Adoe, Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor,
Ilmuwan Politik, SPs USK, Banda Aceh.

Dalam catatan saya, sulit untuk dibantah bahwa Demokrasi Indonesia (baca : Pemilu) sepertinya belum bermuara pada kesejahteraan rakyat. Berharap untuk berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI, para oknum politisi justru terbukti secara sah dan meyakinkan telah memanfaatkan jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya dengan jalan korupsi berjamaah. Mengapa sebagian elite politik belum berpijak mensejahterakan rakyat?.

Pada Selasa (29/1/2019/ini masih data lama), KPK mengungkap data kasus korupsi di sektor politik (korupsi politik). Sejak KPK berdiri hingga sekarang, 60 persen kasus korupsi yang ditangani KPK dilakukan oleh aktor politik. Pelaku korupsi di sektor politik tersebut mencakup 69 orang anggota DPR, 161 orang anggota DPRD, dan 107 kepala daerah. Tindakan korupsi yang dilakukan 337 orang anggota legislatif dan kepala daerah itu, di antaranya : korupsi perizinan, jual-beli jabatan, hingga korupsi proyek pengadaan barang dan jasa baik di pusat maupun daerah.

Mengingat, aktor politik tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, kiranya tak berlebihan jika sistem demokrasi Indonesia ibarat berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk korupsi. Lantas, apakah benar bahwa sistem pemilu langsung hanya melahirkan calon koruptor? Hingga kini, sudah banyak kalangan yang mendeteksi penyebab dari masifnya korupsi di sektor politik.

Walaupun pernyataan ini masih bisa untuk diperdebatkan, Salah satunya, adalah ongkos dan biaya politik yang mahal. Besarnya uang yang harus dikeluarkan kandidat saat pelaksanaan pemilu “memaksa” kandidat untuk melakukan korupsi begitu terpilih. Meski sejak beberapa tahun silam ongkos politik dianggap sebagai faktor dominan anggota legislatif dan kepala daerah melakukan korupsi, konon ongkos politik belum bisa diminimalisir sampai sekarang. Para kandidat di Pemilu 2024 juga disinyalir tetap dan telah menghambur-hamburkan uang demi mendapat kursi di legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Ada yang sukses dan banyak juga yang gagal untuk mewujudkan tujuannya.

Selain itu, pembiayaan partai politik (parpol) yang tidak transparan juga menjadi salah satu penyebab korupsi di sektor politik. Meski perbaikan parpol dinilai perlu dilakukan sesegera mungkin, sayangnya upaya reformasi diinternal parpol dianggap belum begitu nampak. Puncak dari masifnya korupsi politik adalah lemahnya integritas. Banyak kalangan menyadari lahirnya korupsi akibat pejabat, tak punya integritas. Komitmen elite untuk tak melakukan korupsi juga bak pepesan kosong. Cerdas berjanji, tapi gagal untuk menepati.

Janji sekadar janji. Pendeknya, solusi-solusi yang selama ini berkembang di ruang publik untuk menyelesaikan akar persoalan korupsi politik belum maksimal dijalankan di tataran praktis. Kesan yang muncul korupsi politik sengaja dibiarkan tumbuh subur. Elite politik dianggap tak serius memerangi korupsi. Tapi, jangan-jangan kita tak punya solusi praktis untuk mencegak korupsi di sektor politik? Bayangkan kadangkala untuk membicarakan dan mensahkan RAPBD di berbagai daerah saja, sulitnya minta ampun. Penyebabnya? Merekalah yang mampu untuk menjawabnya.

Pada titik ini, sejatinya titik kulminasi demokrasi adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pejabat yang benar-benar berintegritas dan berpijak kepada kepentingan bangsa, menjadi prasyarat utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Jika Begitu Apa pula pendapat pembaca media ini?

Dari Catatan Saya pribadi memberikan petunjuk bahwa Elite politik masih berpikir untuk diri sendiri. Masih berpikir untuk masing-masing kelompok. Yang terjadi memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Kesejahteraan rakyat jadi terabaikan. Jika setiap elite politik memiliki kesadaran yang besar dalam pengelolaan negara dengan baik, maka kesejahteraan bagi rakyat merupakan keniscayaan. Sifat rakus menjadi tabiat yang masih sulit untuk dihilangkan dari elite-elite politik.

Dan mereka juga terjangkit penyakit “wahn”, cinta dunia dan takut mati. Ketika jadi elite munumpuk harta dan takut akan kematian. Masyarakat Indonesia bisa sejahtera asalkan elite dan masyarakat bersama-sama berpikir dan berjuang meraih kesejahteran secara bersama-sama. Jika elitenya masih berpikir individu, maka kesejahteran besama tak akan terlaksana. Betul, korupsi politik akibat sitem politik kita berbiaya mahal. Tinggginya ongkos politik dalam demokrasi langsung, menjadikan para aktor banyak mengeluarkan uang.

Bisa dari utang, pinjaman bank atau menggunakan pinjaman ke bandar atau makelar. Akhirnya ketika terpilih, akan melakukan ijon proyek ke para bandar atau kepada orang yang meminjamkan uang. Demokrasi yang salah kaprah dan bermodal tinggi akan melahirkan para koruptor. Meski begitu, sistem demokrasi pemilihan langsung tidak salah. Yang salah ada mentalitas elite politik yang tidak mau kalah. Akhirnya, banyak mengeluarkan uang untuk kampanye dan membeli suara. Kita memang belum serius dan memiliki kesadaran bersama untuk memberantas korupsi. Semakin diberantas, korupsi semakin merajarela, bak cendawan di musim hujan.

Jiwa yang serakah yang menjadikan korupsi tumbuh subur. Dan tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi (koruptor). Coba koruptor dihukum mati. Atau penjara seumur hidup. Maka akan ada efek jera. Tirulah Cina, yang menembak mati para pelaku korupsi. Selain itu, partai perlu dibenahi. Perlu orang-orang bersih yang memimpin partai politik. Jika tidak, maka persoalan korupsi tak akan bisa diselesaikan. Juga, perlu menerapkan merit system (sistem yang berdasarkan prestasi) di semua tempat. Jangan beri ruang orang yang tidak kompeten untuk memimpin organisasi apapun di negeri ini. Tapi mungkinkah?

Karena orang yang tidak kompeten, akan memaksakan kehendak dengan cara membayar berapapun untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan harus diperoleh. Setelah dua puluh lima tahun Reformasi, korupsi politik semakin mendapatkan ruang geraknya. Hal ini karena begitu besarnya kewenangan yang dimiliki DPR, DPRD dan para kepala daerah. Sementara, sistem pengawasan terhadap anggota legislatif dan kepala daerah masih sangat lemah. Wallahu ‘Aklam.

Solusi-solusi yang diberikan selama ini terbukti tidak serius dijalankan, misalnya e-governance (misalnya : e-budgeting, e-procurement, dan perizinan terpadu satu pintu). Mereka bekerja di luar sistem itu dan seolah-olah terus diabaikan. Sebenarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu solusi itu, yang dalam perkembangannya telah menjadi ancaman bagi politisi korup. Oleh karena itu, KPK menjadi sasaran pelemahan dan anehnya lagi lembaga ini justru juga terjebak dalam kasus korupsi dan memeras.

Menurut saya, cara pandang bahwa demokrasi langsung hanya menghasilkan korupsi merupakan cara pandang yang keliru juga dalam menyimpulkan pokok permasalahan. Demokrasi langsung itu tidak koruptif, karena apa saja model demokrasi yang diterapkan akan dapat koruptif di tangan pelaku demokrasi yang korup. Demokrasi langsung hanya meletakkan pusat kekuasaan pada rakyat sebagai penentu. Sedangkan tindakan koruptif dilakukan penyusup dalam demokrasi itu baik demokrasi model langsung ataupun tidak.

Penyebab lain tentu saja karena KPK dan aparat penegak hukum lain telah bekerja dengan baik, sehingga banyak yang ditangkap. Sedangkan pada demokrasi tidak langsung, kekuasaan dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang memudahkan kejahatan disembunyikan dan kekuasaan menjadi milik oligarki yang menyebabkan mereka dapat mengatur hukum sehingga sulit tertangkap. Yang perlu dibenahi adalah pokok permasalahan agar demokrasi langsung tidak menghadirkan penyusup dalam pusat kekuasaan.

Misalnya, kandidasi atau penentuan calon pada pemilu legislatif maupun eksekutif dilakukan dengan demokratis pula. Selama ini kandidasi ditentukan berdasarkan transaksi kepentingan. Orang yang mengeluarkan paling banyak modal (baca : uang) yang paling diberi kesempatan untuk maju. Akibatnya, ketika berkuasa watak asli mereka keluar dan terjadilah penyimpangan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan karena telah mengeluarkan modal yang banyak saat pemilu. Dan ini bukanlah harapan kita sebagai bangsa yang beradab. Saya acap kali berteriak di berbagai tempat dan forum seminar, jika ingin koruptor berkurang, mulailah pada proses penjaringan kepemimpinan dengan musyawarah oleh para tokoh dan ulama … hentikan menyeleksinya dengan cara Calon Pemimpin Daerah harus mendaftarkan diri. Karena hampir semua proses mendaftarkan dan mencalonkan diri tak punya standar untuk lolos dan diterima rakyat. Adakah yang ingin memulai cara seperti ini? Mari kita tunggu saja…!!!


editor

Medialiterasi.id Portal Media Informasi, Edukasi dan Peradaban Dunia. Melihat Fakta dengan Cara Berbeda Aktual dan Terdepan dalam Menyajikan Beragam Peristiwa di Seluruh Pelosok Nusantara.