Informasi Kami

Alamat : Jln. Line Pipa, Desa Blang Adoe, Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh

We Are Available 24/ 7. Call Now.

 

oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MUNCUL dua pemberitaan tentang Yusril yaitu pertama, pernyataan bahwa ketidakpuasan atas kekalahan Pilpres itu harus dibawa ke MK bukan Angket dan kedua, pemakzulan katanya akan menghancurkan negeri.

Seperti benar pandangan pakar hukum tata negara ini tetapi sebenarnya pakir dalam membaca secara obyektif keadaan negeri yang nyata dirusak oleh Jokowi “klien” Yusril.

Yusril sering tampil dalam ketidakjelasan status apakah sebagai pakar, politisi atau advokat pemerintah (baca: Jokowi). Ketidakjelasan tersebut dapat mengecoh masyarakat yang selintas melihat Yusril hanya sebagai seorang guru besar bidang hukum. Misi-misi terselubung tidak terbaca. Terutama sisi kepentingan politik pragmatik.

Pernyataan Yusril bahwa ketidakpuasan atas kekalahan Pilpres harus dibawa ke MK menimbulkan pertanyaan mendasar. Pertama, benarkah itu suatu “kekalahan” atau memang didisain secara licik untuk “dikalahkan” ? Kedua, apakah MK merupakan lembaga yang bersih dan dapat dipercaya? Atau ia menjadi bagian dari kekotoran permainan yang disain oleh Jokowi dan baladnya ? Proses MK merupakan jebakan maut hukum dari sebuah penipuan politik.

Mengapa Yusril harus “melarang” penggunaan Hak Angket, padahal itu adalah hak DPR untuk mengisi ruang kepentingan politik fraksi atau partai politik ? Hak Angket adalah proses hukum tata negara untuk melanggar pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pencipta negara. Sebagai hak DPR maka keamanannya terjamin secara hukum.

Yusril, mungkin juga Jokowi atau Prabowo Gibran, sedang pertarungan tenaga menghindari penggunaan Hak Angket. Hal ini justru menunjukkan rasa takut luar biasa. Ada tumpukan sampah busuk yang hendak menutupi Pilpres 2024 yang “memenangkan” Prabowo Gibran secara curang. Jika yakin kemenangan diperoleh dengan bersih maka dipastikan proses pemeriksaan apapun siap untuk dilakukan termasuk penggunaan Hak Angket.

Pemakzulan Jokowi oleh gabungan 01 dan 03 menurut Yusril menghancurkan negeri, sebab proses akan berjalan panjang dan dapat melewati waktu 20 Oktober 2024. Jika proses pemakzulan terjadi, maka akan terjadi ke dalam izin hukum. Lalu hancur negeri.

Yusril menampilkan dirinya sebagai penganut mazhab steril atau hukum sempit. Saya lupa bahwa adanya desakan pemakzulan itu adalah hasil dari sebuah proses politik. Puncak ketidakpuasan masyarakat, bahkan bentuk kemarahan rakyat.

Pemakzulan di ranah DPR dan MPR akan berada di bawah pengawasan bahkan tekanan kemarahan rakyat. Karenanya semua harus berjalan cepat. Tidak mungkin DPR dan MPR akan lambat-lambat. Ada saat rakyat berkuasa dan menunjukkan gigi. Menggigit para penghianat apakah Presiden, Menteri atau anggota Parlemen. Hukum hanya sarana untuk merealisasikan keinginan rakyat tersebut.

Rakyat bukan penonton melainkan “hakim” penghukuman para penjahat politik. Jokowi segera dilengserkan dan itu menjadi awal dari perubahan. Berlanjut pada proses hukum atas para penghianat negara. Hukuman atau hukuman mati.

Jokowi akan makzul dengan cepat akibat proses politik yang terjadi. Korupsi, pelanggaran hak asasi, nepotisme ataupun kondisi Pilpres menjadi bagian dari kejahatan politik Jokowi. Penggunaan Hak Angket merupakan salah satu upaya untuk mengungkap skandal. Pemakzulan adalah gerakan penyelamatan negeri. Jokowi itu biang keladi.

Yusril salah besar, menurutnya pemakzulan itu menghancurkan negeri, padahal yang benar adalah bahwa pemakzulan hanya menyelamatkan negeri.

Tidak percaya? Ayo kita buktikan bersama : Makzulkan Jokowi segera !

Bandung, 23 Februari 2024


editor

Medialiterasi.id Portal Media Informasi, Edukasi dan Peradaban Dunia. Melihat Fakta dengan Cara Berbeda Aktual dan Terdepan dalam Menyajikan Beragam Peristiwa di Seluruh Pelosok Nusantara.