JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih kurang bayar subsidi BBM sebesar 100 T pada 2023 hal itu disampaikan dalam konferensi pers Presiden Jokowi terkait pengalihan subsidi BBM di Istana Merdeka, Sabtu (03/09/2022)
Sri Mulyani menuturkan, memang jika subsidi diberikan melalui komoditas, dengan adanya kenaikan harga minyak menjadi sekitar US$ 100/barel dan kalaupun turun ke US$ 95/barel, maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp 647 triliun atau Rp 653 triliun kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang hingga Desember.
“Dana subsidi masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi melalui komoditas seperti BBM tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan,” ujarnya Sri Mulyani dalam konferensi pers Presiden Jokowi
Untuk itu, demi menciptakan keadilan, pemerintah memberikan BLT BBM kepada kelompok 40% terbawah, di mana disebutkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebanyak 20,6 juta orang adalah 30% masyarakat termiskin.
Selanjutnya, untuk 16 juta orang kira-kira bisa meng-cover hampir mendekati 50% masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah.
“Pertanyaannya untuk tahun depan dalam UU APBN kita mengajukan subsidi BBM sebesar Rp 336 triliun. Dan kalau ini dengan kenaikan yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp 100 triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023,” jelasnya.
Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan nota keuangan RUU APBN 2023 dicadangkan Rp 336 triliun untuk subsidi BBM. Adapun RUU APBN 2023 masih dibahas dengan DPR yang akan selesai akhir September ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana akan tetap menganggarkan dana untuk perlindungan sosial di kisaran Rp 349 triliun sampai Rp 332 triliun pada 2023.
Sri Mulyani menyebut, anggaran perlindungan sosial ini terutama untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat dan juga mendorong perlindungan sosial yang semakin adaptif.
“Untuk itu, prioritas belanja tahun depan untuk pertama di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga di range Rp 349 triliun sampai Rp 332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” tuturnya saat pemberian keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (14/04/2022).
Dia mengatakan, data untuk penerima dana perlindungan sosial ini akan dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pendapatan negara pada 2023 diperkirakan berada di kisaran 11,28-11,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yakni di kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun.
Sedangkan belanja negara pada 2023 didesain pada kisaran 14,09%-14,71% dari PDB, yakni di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun, dan transfer daerah berkisar Rp 800 triliun sampai Rp 826 triliun.
“Dengan belanja tersebut, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81%-2,95% dari PDB. Artinya, kita akan laksanakan UU No.2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3%,” jelasnya.
Sumber : CNN | Photo : Screenshoot CCN | Editor | Endang
